Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Dorong  Pemerataan Infrastruktur Lombok-Sumbawa

Umar Wirahadi • Selasa, 21 April 2026 | 16:33 WIB
JALUR VITAL: Rombongan Komisi IV DPRD NTB menggelar sidak ke proyek long segment jalan provinsi Lunyuk-Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Kamis (16/4). Proyek ini kembali diadendum hingga 20 Mei. (DPRD NTB UNTUK LOMBOK POST)
JALUR VITAL: Rombongan Komisi IV DPRD NTB menggelar sidak ke proyek long segment jalan provinsi Lunyuk-Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Kamis (16/4). Proyek ini kembali diadendum hingga 20 Mei. (DPRD NTB UNTUK LOMBOK POST)

LombokPost – Komisi IV DPRD NTB mendorong pemerataan kualitas infrastruktur jalan provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Jangan sampai pemerintah dianggap pilih kasih dengan hanya memprioritaskan perbaikan infrastruktur satu daerah. Sementara daerah lain dikesampingkan.

"Kami mendukung Pemprov NTB untuk menghadirkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Termasuk di Pulau Sumbawa," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto, Senin (20/4).

Hal itu disampaikan setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa pekan lalu. Dewan memeriksa hasil pekerjaan infrastruktur tahun anggaran 2025. Yaitu proyek jalan long segment Lunyuk-Lenangguar, Kabupaten Sumbawa dan ruas jalan Simpang Poto Tano–Seteluk,  Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Baca Juga: Pemprov NTB Dorong Perbaikan Jalan Waduruka–Sarae Ruma di Bima Ditangani Melalui IJD 2026

 Diketahui, proyek jalan Lunyuk-Lenangguar mengalami keterlambatan dan belum tuntas sampai sekarang. Proyek senilai Rp 19 miliar itu sudah tiga kali diberi adendum sejak Januari 2026 sampai sekarang.

Saat ini sedang memasuki perpanjangan tahap ketiga hingga 20 Mei nanti. "Kami tegas meminta agar 20 Mei ini harus selesai," papar Sudirsah.

Dikatakan, pekerjaan utama yang sangat dibutuhkan di Lunyuk-Lenangguar adalah pengaspalan jalan di sepanjang jalur itu. Apalagi banyak bekas cutting (pemotongan) badan jalan dari bekas proyek tersebut.

Baca Juga: Dewan Sidak Proyek Jalan Rp 19 Miliar, Desak Kontraktor Segera Tuntaskan Lunyuk-Lenangguar

Selain aspal, DPRD juga meminta

pengamanan tebing harus segera diselesaikan. Yaitu berupa beton dengan ketinggian 3 meter agar tebing di daerah itu tidak mudah longsor.

"Penyelesaian jalan ini sangat penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta aktivitas ekonomi masyarakat," papar politisi asal KLU itu.

Baca Juga: Kades PAW Dangiang Siap Jalankan Amanah

Ruas lain yang ditunjau adalah jalan provinsi Simpang Poto Tano–Seteluk. Proyek 2025 dengan anggaran Rp 42 milyar itu sudah tuntas dikerjakan. DPRD pun memberikan apresiasi. Sebab ruas tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah di Pulau Sumbawa. Ia menilai perbaikan  bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh NTB, termasuk di Pulau Sumbawa.

"Saya kira Ini bentuk perhatian dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahwa pembangunan infrastruktur harus merata. Tidak hanya di Pulau Lombok," kata anggota Komisi IV DPRD NTB Iwan Panjidinata

Menurutnya, perbaikan proyek jalan ini menjadi bukti konkret bahwa pemprov berupaya menjaga keseimbangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Tuntasnya pembangunan Simpang Poto Tano–Seteluk diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Sebab ini adalah jalur vital di Sumbawa yang menghubungkan kawasan pelabuhan dengan pusat-pusat aktivitas masyarakat

"Pembangunan ruas jalan ini harus terus dilanjutkan. Kami ingin memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam pembangunan," ujar politisi Gerindra itu.

Anggota Komisi IV DPRD NTB lainnya Ahmad Dahlan mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah Sumbawa dan KSB. "Kami tentu apresiasi pemprov terhadap pembangunan di wilayah Sumbawa. Ini menjadi harapan masyarakat yang selama ini menginginkan akses jalan yang lebih baik," ujarnya.

Pembangunan jalan tersebut tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat. Tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di kawasan sekitar. "Akses infrastruktur yang bagus pasti diikuti dengan pertumbuhan sektor-sektor produktif. Termasuk  perdagangan dan pariwisata akan berkembang," paparnya.

Bukan hanya di Sumbawa dan KSB. Dewan juga mendorong pemerintahan Iqbal-Dinda untuk memperhatikan kondisi jalan di Kabupaten Bima dan Dompu. Di dua daerah itu masih banyak ruas jalan provinsi yang rusak parah. Itu juga yang membuat sejumlah aktivis melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur NTB, kemarin. Mereka menuntut perbaikan infrastruktur jalan secara merata. (mar/r2)

Editor : Redaksi
#provinsi #Jalan #Infrastruktur #Sumbawa #Lombok