LombokPost – Dana bagi hasil (DBH) sektor tambang dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) turun signifikan.
DBH tambang 2025 yang akan dibagikan 2026 diperkirakan hanya Rp 62 miliar. Berkurang sekitar Rp 110 miliar dari penerimaan DBH tahun lalu yang mencapai Rp 172 miliar.
Kondisi itu menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD NTB yang membidangi keuangan dan perbankan. "Tentu turunnya DBH ini membuat postur fiskal daerah jadi makin tertekan," kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi, Selasa (19/5).
Baca Juga: DBH AMNT Anjlok, Pemprov NTB Hanya Kebagian Rp 62 Miliar
Menurutnya, inilah risiko yang dihadapi daerah jika terlalu bergantung pada fiskal yang berbasis komoditas tambang yang sangat fluktuatif. Penurunan kali ini dipicu berkurangnya volume produksi dan berhentinya ekspor konsentrat tambang yang berdampak pada keuntungan bersih perusahaan sebagai dasar perhitungan DBH untuk daerah.
"Ketika produksi dan ekspor terganggu, pasti penerimaan daerah ikut terkoreksi," ujar Sambirang.
Disampaikan, tambang memang menopang pertumbuhan. Tapi fiskal daerah tidak boleh hanya bergantung pada siklus komoditas. Momentum ini harus mendorong percepatan industrialisasi dan diversifikasi ekonomi NTB.
Baca Juga: NTB Terancam Kehilangan DBH Rp 200 Miliar, Dampak Penghentian Ekspor Konsentrat PT AMNT
Oleh karena itu, ia mendorong agar struktur pendapatan daerah harus semakin diperkuat melalui diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Yaitu dengan menguatkan sektor riil non tambang.
Seperti mempercepat optimalisasi sumber-sumber pendapatan lain. Baik pajak dan retribusi daerah, penguatan BUMD, maupun hilirisasi industri yang bisa menciptakan nilai tambah lebih untuk daerah. "Sehingga kami mendukung penuh perubahan Perda Pajak dan Retribusi yang akan kita sahkan bulan ini. Ini untuk menaikkan fiskal daerah," tegasnya.
DPRD mendorong upaya efisiensi terhadap sejumlah belanja daerah. Khususnya kebutuhan yang tidak mendesak dan tidak berdampak langsung pada kebutuhan publik.
Baca Juga: NTB Catat Potensi Kurang Bayar DBH Rp 618 Miliar
Langkah efisiensi belanja harus dipandang sebagai bagian dari penyesuaian fiskal yang realistis.
"Efisiensi itu pilihan, tetapi yg lebih penting adalah memastikan setiap belanja daerah benar-benar produktif, tepat sasaran, dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat," pungkas Sambirang.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim merespons penurunan DBH dengan langkah efisiensi. Yaitu melakukan pemangkasan belanja pada sektor yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas dan rapat kantor. "Tentu nanti ada efisiensi belanja yang tidak mendesak. Misalnya perjalanan dinas," katanya.
Baca Juga: Pemprov NTB Lega! Ekspor Konsentrat AMNT Akhirnya Dilonggarkan, DBH Siap Mengalir ke Daerah
Meski demikian, ia memastikan efisiensi tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Sebab pemprov melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga akan mengkaji potensi peningkatan pendapatan secara komprehensif. Pemerintah, lanjutnya, akan menelaah sisi pendapatan dan belanja untuk menentukan pos yang perlu dihemat, seperti perjalanan dinas dan kegiatan rapat.
Percepat Hilirisasi
Selain tambang, NTB sangat kaya dengan potensi agromaritim. Seperti bidang kelautan dan perikanan, pertanian serta peternakan. Jika digarap dengan maksimal, sektor ini bisa menghasilkan pendapatan yang menompang fiskal daerah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Tapi potensi ini belum ada nilai tambah karena tidak ada hilirisasi," kata Sekretaris Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi.
Sektor kelautan dan perikanan, contohnya. Komoditas unggulan NTB masih dikirim begitu saja ke luar daerah berupa bahan mentah. Seperti udang, garam, rumput laut, tuna, dan gurita.
Baca Juga: NTB Butuh Hilirisasi Komoditas Unggulan, Dorongan DPRD Terhadap Gubernur Iqbal
Akibatnya, nilai ekonomi sebagian besar dinikmati daerah lain. "Makanya kami minta pemprov yang dipimpin Pak Gubernur (Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Red) agar mempercepat hilirisasi komoditas unggulan perikanan agar tercipta nilai tambah dan daya saing ekspor," paparnya.
Untuk mewujudkan ini, DPRD mendorong agar ada BUMD milik Pemprov NTB yang konsentrasi di bidang agromaritim. Komoditas unggulan berskala nasional seperti garam, budi daya udang vaname, rumput laut, bawang dan jagung bisa dimaksimalkan.
"Kualitas garam NTB diakui nasional. Jika ada BUMD yang berinvestasi di sektor garam, akan bisa menjadi nilai tambah bagi perekonomian NTB. Ini juga menyerap banyak tenaga kerja," tegas Nuna. (mar/r2)
Editor : Prihadi Zoldic