LombokPost – Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda bereaksi keras atas maraknya kasus kekerasan seksual yang merenggut korban anak-anak dan perempuan di NTB. Khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan dan pondok pesantren (ponpes).
"Kita harus malu mengatakan diri sebagai Pulau Seribu Masjid. Tapi saat yang bersamaan terjadi seribu kekerasan seksual pada anak dan perempuan," tegas Isvie di Kantor DPRD NTB, Kamis (4/6).
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas maraknya kejadian kasus kekerasan seksual di NTB. Pertemuan yang difasilitasi Komisi V DPRD NTB itu dihadiri instansi terkait.
Baca Juga: Empat Santri Korban Kekerasan Seksual di Lombok Tengah Dapat Pendampingan Psikologis
Di antaranya Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB, Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora), Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dan LPA Mataram, Polda NTB, Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) dan akademisi UIN Mataram.
"Harus ada langkah konkret dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak terus terulang," ujar Isvie.
Ia mencontohkan beberapa kasus yang terjadi. Kasus kejahatan seksual terbaru dilakukan pimpinan ponpes di Kabupaten Bima berinisial RS kepada 10 santriwati. Para korban rata-rata masih duduk di bangku kelas 7 dan kelas 9 Madrasah Tsanawiyah (MTs). Kasus itu kini ditangani Polres Bima.
Baca Juga: Srikandi PLN NTB Edukasi Mahasiswa Unram soal Pencegahan Kekerasan Seksual dan Peluang Karier PLN
Di Kabupaten Lombok Tengah juga muncul laporan guru ponpes berinisial MYA yang mencabuli empat santri. Ironisnya, pelaku juga memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi komunitas penyuka sesama jenis.
"Kasus kekerasan seksual ini ada peningkatan setiap tahun. Tapi kita masih abai dengan tidak menutup lembaga pendidikan itu," tegasnya.
Atas rentetan kasus yang terus terjadi, Isvie tidak segan-segan menyebut bahwa Provinsi NTB telah memasuki fase darurat kekerasan seksual. Ia meminta seluruh pihak bergerak bersama untuk menghentikan kejahatan seksual tersebut.
Baca Juga: Gubernur NTB Kutuk Keras Kekerasan Seksual di Pesantren, Tegaskan NTB Harus Jadi Zona Aman Anak
Karena itu, sambung dia, DPRD NTB berencana menggelar pertemuan lanjutan yang melibatkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pertemuan tersebut dijadwalkan dalam waktu dekat sebagai upaya menyatukan langkah penanganan kasus kekerasan seksual di Bumi Gora. "Kita butuh gerakan bersama agar darurat kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi," cetusnya.
Isvie meminta pertemuan lintas sektor itu tidak berhenti di RDP saja. Harus ada aksi lanjutan yang konkret dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. "Insya Allah kita akan agendakan membahas ini bersama Gubernur, Kapolda, Kanwil Kemenag dan Forkopimda lainnya dalam waktu dekat," pungkasnya.
Baca Juga: Gubernur NTB Kutuk Keras Kekerasan Seksual di Lombok Timur, Tegaskan Pesantren Tidak Boleh Distigma
Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya menambahkan lembaga legislatif siap menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan pemberantasan segala bentuk kekerasan seksual. Terutama di lingkungan pendidikan dan pondok pesantren.
Ia menekankan kejahatan seksual terhadap anak bukan hanya menyangkut nasib korban semata. Tapi juga masa depan daerah NTB. Karena itu, seluruh elemen masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
"Minimal harus ada SOP dan perbaikan tata kelola di lembaga itu. Prinsipnya upaya pencegahan harus kita maksimalkan," papar Wirajaya.
Editor : Akbar Sirinawa