LombokPost – Peta politik Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai bergerak lebih cepat menjelang Pilkada Serentak 2029. Sejumlah daerah strategis di Pulau Lombok dipastikan memasuki fase regenerasi kepemimpinan setelah kepala daerah yang menjabat saat ini tidak lagi memiliki ruang konstitusional untuk maju pada periode berikutnya.
Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik (Mi6) Bambang Mei Finarwanto menilai kondisi tersebut akan membuat Pilkada 2029 menjadi salah satu kontestasi politik paling terbuka dalam sejarah NTB. Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara dipastikan menghadapi pertarungan baru karena kepala daerahnya telah menuntaskan dua periode masa jabatan.
“Ketika figur petahana tidak bisa maju lagi, ruang politik menjadi lebih terbuka. Ini peluang bagi tokoh-tokoh baru untuk tampil,” kata Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Selasa (9/6).
Analis politik yang akrab disapa Didu tersebut menilai, situasi ini menjadi momentum lahirnya generasi baru pemimpin daerah sekaligus membuka persaingan yang lebih kompetitif dibandingkan pilkada sebelumnya.
Politik NTB Masuk Fase Regenerasi
Menurut Didu, pembatasan masa jabatan kepala daerah telah mendorong lahirnya regenerasi kepemimpinan yang tidak bisa dihindari. Selama ini, sejumlah daerah bertumpu pada figur yang sama dalam waktu panjang. Namun kini, ruang tersebut mulai terbuka bagi tokoh-tokoh baru.
Ia menegaskan, Pilkada 2029 tidak lagi sekadar berbicara tentang siapa yang memiliki kekuasaan saat ini, melainkan siapa yang paling siap membangun hubungan dan kepercayaan publik sejak jauh hari.
Baca Juga: Mahfud MD Prediksi Tidak Ada Pilkada 2029, Begini Penjelasannya
“Pertanyaannya bukan siapa yang populer hari ini, tetapi siapa yang sudah bekerja membangun kepercayaan publik sebelum tahapan pilkada dimulai,” ujarnya.
Didu melihat banyak figur potensial mulai bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari wakil kepala daerah, anggota legislatif, birokrat, akademisi, pengusaha, tokoh agama hingga aktivis sosial dinilai memiliki peluang mengisi ruang politik yang ditinggalkan para petahana.
Tiga Tahun Bukan Waktu yang Panjang
Meski Pilkada 2029 masih sekitar tiga tahun lagi, Didu mengingatkan bahwa waktu tersebut tergolong singkat dalam politik elektoral, terutama bagi figur yang belum memiliki tingkat keterkenalan tinggi di masyarakat.
“Kalau ada yang merasa tiga tahun masih lama, itu keliru. Dalam politik elektoral, tiga tahun itu pendek, terutama bagi kandidat yang belum memiliki tingkat keterkenalan yang memadai,” katanya.
Menurut dia, perilaku pemilih saat ini juga semakin kritis. Masyarakat tidak lagi mudah dipengaruhi kampanye sesaat menjelang pemungutan suara. Pemilih cenderung menilai rekam jejak, kapasitas, dan konsistensi seorang kandidat dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Baca Juga: Mulai Beredar Figur-Figur Potensial Maju Pilkada 2029
Investasi Sosial Jadi Kunci
Didu menilai investasi sosial-politik menjadi modal utama bagi siapa pun yang ingin bertarung pada Pilkada 2029. Kehadiran di tengah masyarakat, keterlibatan dalam penyelesaian persoalan publik, serta kemampuan membangun kepercayaan dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar popularitas.
“Orang memilih bukan hanya karena mengenal nama. Mereka memilih karena percaya. Dan kepercayaan tidak dibangun dalam semalam,” tegasnya.
Menurutnya, pengalaman politik NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa status petahana tidak lagi menjadi jaminan kemenangan.
Baca Juga: Rachmat Hidayat Buka Musancab PDI Perjuangan Kota Mataram, Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD
Pilgub NTB menjadi salah satu contoh bagaimana figur petahana dapat kehilangan kekuasaan meski memiliki keunggulan dari sisi sumber daya dan tingkat keterkenalan. Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur yang menunjukkan pemilih tidak ragu melakukan koreksi politik ketika menginginkan perubahan.
“Ini menunjukkan pemilih NTB semakin berani melakukan evaluasi. Petahana bisa kalah, dan kandidat baru bisa menang jika mampu meyakinkan masyarakat,” ujarnya.
Pertarungan Terbuka dan Munculnya Figur Baru
Dengan kondisi tersebut, Pilkada 2029 diprediksi menjadi arena pertarungan yang jauh lebih terbuka. Didu menilai peluang munculnya figur-figur baru sangat besar, termasuk mereka yang selama ini belum terlalu diperhitungkan tetapi aktif membangun jaringan sosial di tingkat akar rumput.
Dalam banyak kasus, kata dia, pemenang pilkada bukan selalu figur yang paling sering muncul menjelang pemilihan, melainkan mereka yang lebih awal menanamkan pengaruh sosial di tengah masyarakat.
“Politik itu soal akumulasi kepercayaan. Mereka yang mulai bekerja hari ini akan memetik hasilnya beberapa tahun ke depan,” katanya.
Baca Juga: Menakar Potensi Duet Nursiah-Ramdan di Pilkada 2029
Di sisi lain, kepala daerah yang telah menyelesaikan dua periode jabatan juga akan menghadapi pilihan politik baru. Sebagian berpotensi maju ke level yang lebih tinggi melalui Pilgub NTB, sementara sebagian lainnya dapat mengalihkan orientasi ke DPR RI maupun DPD RI.
Namun Didu mengingatkan bahwa perpindahan arena politik tidak otomatis mudah dilakukan.
“Pemilih pada level provinsi maupun nasional memiliki karakter yang berbeda. Modal menang di daerah belum tentu cukup untuk menang di arena yang lebih luas,” ujarnya.
KPU dan Bawaslu Diminta Mulai Bergerak
Selain persoalan kandidat, Didu menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi pemilih menjelang Pilkada 2029. Menurutnya, masih banyak pemilih yang menentukan pilihan pada fase akhir kampanye sehingga pendidikan politik masyarakat perlu diperkuat sejak dini.
Karena itu, KPU dan Bawaslu diminta mulai bekerja lebih awal untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi.
“Jangan hanya fokus pada tahapan teknis pemilihan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat merasa memiliki pilkada dan mau terlibat dalam proses demokrasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan partai politik agar tidak hanya hadir saat musim pemilu. Fungsi pendidikan politik harus berjalan secara berkelanjutan agar kualitas demokrasi semakin baik.
Dengan tiga daerah di Pulau Lombok dipastikan mengalami pergantian kepemimpinan, Pilkada 2029 diprediksi menjadi salah satu momentum politik paling menentukan dalam satu dekade terakhir di NTB.
Baca Juga: Memaknai Demokrasi (Kritik atas Wacana Pilkada oleh DPRD)
“Masyarakat mungkin baru mencoblos pada 2029. Tetapi bagi para kandidat, jam politik sebenarnya sudah berjalan sekarang. Mereka yang bergerak lebih awal akan memiliki peluang lebih besar untuk merebut hati pemilih,” pungkas Didu.
Editor : Rury Anjas Andita