LombokPost – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Mataram kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Namun di balik capaian tersebut, Demokrat mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan rendahnya serapan belanja daerah.
Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Zaini, dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram yang membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kami menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan atas diraihnya Opini WTP untuk yang ke-12 kali berturut-turut. Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemerintah Kota Mataram dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah," kata Zaini, Senin (29/6/2026).
Selain WTP, Demokrat juga menilai capaian pendapatan daerah yang melampaui target menjadi indikator positif terhadap kemampuan fiskal daerah. Pendapatan daerah tercatat terealisasi sebesar Rp1,98 triliun atau 103,65 persen dari target, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp671,05 miliar atau 106,22 persen dari target.
Meski demikian, Demokrat menilai keberhasilan pendapatan harus diimbangi dengan kualitas belanja daerah. Sebab, realisasi belanja pada tahun anggaran 2025 baru mencapai 91,35 persen sehingga masih menyisakan anggaran yang cukup besar.
"Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai penyebab rendahnya serapan belanja tersebut dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk perbaikan ke depan," ujarnya.
Menurut Demokrat, beberapa pos belanja bahkan menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif rendah, di antaranya Belanja Tak Terduga yang hanya terealisasi 37,57 persen dan Belanja Transfer Keuangan sebesar 79,66 persen.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih matang sehingga program-program pemerintah dapat berjalan sesuai jadwal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Demokrat mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar laporan administrasi, melainkan instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga: Bukan Pohon Biasa! Demokrat Mataram Sebar "Emas Hitam" Gaharu ke Warga, Ini Potensi Cuannya
Karena itu, fraksi tersebut merekomendasikan agar Pemerintah Kota Mataram meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis data dan kinerja agar penyerapan anggaran menjadi lebih optimal sekaligus tepat sasaran.
Sebagai sikap politik fraksi, Demokrat menyatakan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
"Kami percaya semangat bersama antara eksekutif dan legislatif akan terus terjaga demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Mataram," tutup Zaini.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin