LombokPost — Pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik di Pulau Sumbawa dinilai masih perlu dioptimalkan. Langkah ini krusial demi menunjang keselamatan masyarakat pengguna jalan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
"Proses untuk memaksimalkan pembangunan di Pulau Sumbawa ini harus terus berjalan. Pertama, infrastruktur jalan raya dan fasilitas umum masih banyak yang kurang," ujar Fakhruddin, Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dapil Sumbawa - Sumbawa Barat (KSB).
Menurutnya, aspek konektivitas dan kelayakan sarana publik di Pulau Sumbawa masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia menyoroti pentingnya kelengkapan marka jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) guna menjamin keselamatan para pengguna jalan. Penerangan yang memadai dianggap sangat vital, terutama pada jalur lintas yang menghubungkan wilayah Poto Tano hingga Taliwang, serta jalur utama dari Sumbawa menuju Bima.
"Marka jalan dan lampu penerangan jalan itu harus dimaksimalkan. Khususnya untuk jalur dari Sumbawa ke Bima, maupun dari Poto Tano. Pengendara butuh keamanan dan kenyamanan, apalagi jalur-jalur pedalaman itu tergolong rawan jika kondisinya gelap," tegasnya.
Baca Juga: Dapat Suntikan Rp10,8 Miliar dari Pusat, Pemkot Mataram Pastikan Gaji ASN dan PPPK Aman Hingga Akhir
Selain infrastruktur darat, penataan dan pengawasan moda transportasi penyeberangan di Pelabuhan Poto Tano juga menjadi perhatian prioritas.
Fakhruddin menekankan bahwa kejadian seperti melonjaknya mobilitas warga jelang Tahun Baru, bulan puasa, maupun Idulfitri membutuhkan kesiapan armada kapal dan standar keselamatan yang ekstra ketat.
Belajar dari insiden kebakaran kapal di jalur Lembar - Padangbai mengingatkan petugas pelabuhan untuk lebih teliti dan memperketat pengawasan terhadap barang muatan.
"Pemeriksaannya harus ketat. Contohnya saat mengangkut hewan ternak, pakan seperti jerami itu kan mudah terbakar. Petugas di pelabuhan harus mengidentifikasi muatan dengan jeli agar tidak muncul percikan api yang membahayakan penumpang," bebernya.
Menjawab pertanyaan terkait ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Fakhruddin menilai pemerintah pada dasarnya tetap berupaya menjaga keadilan serta keseimbangan anggaran.
Namun, ia tak memungkiri bahwa keterbatasan anggaran daerah membuat proses pemenuhan infrastruktur di Sumbawa membutuhkan waktu dan upaya ekstra.
Baca Juga: Penanganan Patah Tulang dan Trauma Pascagempa Jadi Fokus Tim Medis NTB di NTT
Ia optimistis, pembenahan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang transportasi secara masif akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian warga Sumbawa, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Daya ungkit ekonomi di sana sebenarnya bagus. Hanya saja butuh perhatian lebih dari pemerintah terhadap usaha ekonomi kerakyatan, agar pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar bisa makin meningkat," pungkasnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post