LombokPost-Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menegaskan komitmennya untuk patuh dan taat terhadap seluruh arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan anggaran daerah, khususnya di sisa akhir tahun anggaran yang kian memuncak.
"Kita di DPRD Lombok Barat, khususnya teman-teman Golkar, memang harus patuh terhadap apa yang menjadi arahan dari KPK. Ini sudah ditindaklanjuti oleh Ketua DPD Partai Golkar dan responsnya sangat positif," ujar Lalu Hermayadi.
Dia mengungkapkan, seluruh arahan dari KPK maupun pimpinan partai telah ditindaklanjuti dengan cepat.
Respons positif pun langsung ditunjukkan oleh Ketua DPD Partai Golkar dalam merespons petunjuk pencegahan rasuah tersebut.
Ia menilai, petunjuk dan arahan dari lembaga antirasuah tersebut menjadi rujukan penting agar pelaksanaan program dapat berjalan mulus tanpa tersangkut persoalan hukum di kemudian hari.
Sikap kooperatif ini dinilai semakin krusial mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran tahun ini terbilang sangat singkat.
Faktor cuaca serta musibah yang terjadi beberapa waktu lalu sempat melambatkan laju pelaksanaan program di lapangan.
Baca Juga: Tampil di Asian Games, Rizki Juliansyah Kejar Penambahan Berat Badan
Hermayadi membeberkan, saat ini realisasi serapan anggaran maupun program. Termasuk program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD masih berada di bawah angka 50 persen.
Kondisi tersebut menuntut percepatan kerja secara masif dalam kurun waktu yang tersisa.
"Waktu kita berpacu. Sementara realisasi program kita kan baru kurang dari 50 persen. Oleh karena itu, butuh kesepahaman bersama agar apa yang menjadi atensi KPK tetap menjadi rujukan kita melangkah, sehingga tidak ada persoalan yang menghambat proses eksekusinya nanti," tegasnya.
Ia menambahkan, komitmen ini juga dipatuhi berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi, arahan Wakil Bupati, serta jajaran Inspektorat.
Fraksi Golkar berikrar untuk terus menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan.
Sejauh ini, anggota Fraksi Golkar dinilai selalu patuh terhadap regulasi yang ada.
Meski terdapat dinamika atau persoalan kecil di lapangan, hal tersebut selalu dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Lobar dari Partai Golkar lainnya H Benny Basuki menegaskan, seluruh jajaran anggota fraksi berada dalam satu komando untuk menjalankan instruksi pimpinan dan lembaga antirasuah.
"Tentunya kita sebagai anggota Fraksi Golkar akan melaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan dan arahan dari KPK," kata Benny.
Baca Juga: Jaga Produksi, PT Timah Targetkan Tambah Cadangan 30 Ribu Ton
Ia memastikan bahwa kondisi internal maupun pelaksanaan program di bawah naungan Fraksi Golkar selama ini berjalan kondusif tanpa kendala berarti.
Pihaknya optimistis dapat menuntaskan sisa target anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post