LombokPost-Polemik mengenai angkutan transportasi bagi para wisatawan di NTB kembali mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.
Menyusul gesekan yang kembali terjadi antara penyedia jasa taksi konvensional dan pengelola travel lokal terkait hak penjemputan penumpang di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Lombok Tengah.
Hal ini dinilai dapat mencederai citra pariwisata daerah yang tengah dibangun secara masif oleh pemerintah.
”Sangat kita khawatirkan kejadian ini berdampak pada pencitraan pariwisata kita. Karenanya, saya mendorong Dinas Perhubungan untuk segera mencari solusi terkait ini. Saya berharap Dishub memanggil para pihak agar diatur sebaik-baiknya, sehingga ke depan tidak ada lagi aksi saling rebut penumpang,” tegas Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya menanggapi fenomena berebut penumpang tersebut.
Dia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB bergerak cepat. Anggota DPRD NTB Partai Gerindra ini mendesak instansi terkait untuk segera memanggil semua pihak yang berselisih guna merumuskan solusi konkret dan adil.
Wirajaya menekankan konflik antarpenyedia jasa transportasi tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Terlebih persoalan ini bukan yang pertama kalinya.
Menurutnya, wisatawan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketidaknyamanan tersebut.
Baca Juga: Kemenkum NTB Harmonisasi Lima Raperda Dompu, Dua Raperda Lanjut Tahap Berikutnya
Di sisi lain, pemerintah daerah telah mengucurkan investasi dan usaha yang tidak sedikit untuk membangun kawasan ekonomi serta mempromosikan destinasi wisata NTB.
Usaha besar tersebut dikhawatirkan sia-sia hanya karena persoalan manajemen transportasi yang tidak terselesaikan.
”Kasihan penumpangnya, citra pariwisata kita yang kena dampak. Padahal usaha pemerintah begitu besar membangun kawasan ekonomi itu, jangan sampai rusak hanya karena hal-hal seperti ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wirajaya menekankan pentingnya melahirkan regulasi atau kesepakatan bersama yang mengikat.
Langkah penyusunan aturan tersebut bisa mencontoh tata kelola transportasi di wilayah lain atau area bandara, di mana batas wilayah operasional, hak, serta kewajiban setiap penyedia jasa tertuang secara jelas dan tertib.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sinergi antarinstansi dinilai menjadi kunci utama. Ia mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk duduk bersama memetakan kewenangan masing-masing.
”Perlu duduk bersama antara pengelola travel lokal, pengusaha taksi, dan pemerintah. Diatur seperti di daerah lain yang sudah tertib, misalnya di bandara, di mana batas-batasnya jelas. Kalau sudah diatur, mana hak dan mana kewajiban akan menjadi jelas bagi semua pihak,” tegasnya.
Terpisah, Hasyim Asy’ari driver taksi yang terlibat persoalan dengan driver travel lokal menuturkan kronologi kejadian.
Berawal dari dirinya meminta tamu menunggu di jalan raya untuk menghindari risiko penjemputan di dalam vila.
Namun, setelah salah satu penumpang masuk ke mobil dan menunggu istrinya, seorang pria yang diduga driver travel lokal menghadang kendaraan dan memanggil sejumlah rekannya.
Situasi kemudian memanas hingga Hasyim mengaku menerima ancaman yang disampaikan kepada tamu menggunakan bahasa Inggris.
Ancaman tersebut ditujukan apabila wisatawan tetap melanjutkan perjalanan bersamanya. Perjalanan menuju bandara akhirnya tidak terlaksana karena wisatawan diturunkan dari kendaraan.
”Untuk trauma sih sedikit takut juga karena menyangkut keamanan diri sendiri,” ujar Hasyim.
Baca Juga: Antisipasi Dampak El Nino, Pemerintah Kecamatan Lingsar Perkuat Langkah Mitigasi Bencana
Pengalaman serupa disampaikan driver taksi lainnya, Ridwan Daeng Djenawa.
Sekitar dua bulan lalu, ia mengaku mendapat order penjemputan wisatawan dari sebuah hotel menuju bandara. Setibanya di lokasi, Ridwan mengaku diminta meninggalkan tempat oleh oknum pihak travel lokal.
Ia bahkan mengaku dipukul tiga kali hingga hidungnya berdarah. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Kuta, namun Ridwan mengatakan hingga kini belum mendapat tindak lanjut. Ia mengaku masih trauma untuk kembali ke lokasi kejadian.
Para driver taksi berharap persoalan antara driver transportasi dapat diselesaikan tanpa kekerasan maupun kontak fisik. Menurutnya, seluruh pihak memiliki kepentingan yang sama, yakni memberikan pelayanan yang nyaman kepada wisatawan.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post