Gubernur NTB: Early Warning KPK Jadi Momentum Berbenah, Pemprov dan DPRD Bergerak Bersama

LombokPost--Pemprov NTB tidak ingin menjadikan early warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sekadar catatan evaluasi. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal justru melihatnya sebagai kesempatan untuk mempercepat pembenahan tata kelola, memperkuat sistem pemerintahan, dan membangun komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh aparatur.

Penegasan tersebut diungkapkan Gubernur Miq Iqbal ditemui usai Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Rabu–Kamis (2–3/9).

Menurut Gubernur Miq Iqbal, pembinaan dan pendampingan KPK bersama Kementerian Dalam Negeri; Badan Pengawasan Keuangan, Pembangunan (BPKP); dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi momentum penting untuk mempercepat koreksi dan pembenahan.

Pendampingan tersebut, kata Gubernur Miq Iqbal juga sejalan dengan harapan yang sebelumnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Dengan pengalaman panjang sebagai Diplomat di Kementerian Luar Negeri, Gubernur Miq Iqbal melihat dinamika pemerintahan daerah bergerak sangat cepat sehingga membutuhkan pemahaman tata kelola yang terus diperkuat.

“Saya memiliki latar belakang sebagai diplomat dan selama ini banyak bergelut di Kementerian Luar Negeri. Memasuki pemerintahan daerah, saya menemukan dinamika yang sangat cepat. Karena itu, saya harus memastikan pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan daerah terus diperkuat,” ujarnya.

Baca Juga: Kunjungan Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree di Lombok

Gubernur Miq Iqbal menyampaikan apresiasi kepada KPK, Kemendagri, dan BPKP yang memberikan pembinaan dan pendampingan kepada NTB, salah satu dari tujuh provinsi yang mendapatkan program tersebut.

“Terima kasih telah memilih memberikan early warning kepada kami. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga,” katanya.

Bagi Gubernur Miq Iqbal, early warning tersebut harus menjadi loncatan percepatan pembenahan NTB. Seluruh pimpinan perangkat daerah harus menjadikan hasil pembinaan sebagai cut off untuk memperbaiki sistem dan cara kerja birokrasi.

“Apa yang telah terjadi di masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen membangun birokrasi yang lebih baik dan lebih profesional,” tegasnya.