TEMUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan hak akses pada Aplikasi Samsat Merdeka di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan tidak berhenti sebagai hanya catatan administratif. Temuan mengenai penggunaan akun yang tidak sesuai kewenangan di UPTB UPPD Raba Bima dan Panda Bima nyatanya telah membuka persoalan yang jauh lebih besar, yakni seberapa kuat sebenarnya sistem pengendalian internal birokrasi NTB dalam mengelola uang dan data publik?
Laporan yang beredar menyebut akun yang semestinya digunakan Koordinator Pelayanan justru dapat dioperasikan petugas pelaksana. Di Panda Bima, akun yang berkaitan dengan fungsi kasir bank diduga digunakan selama sekitar dua tahun tanpa pengawasan yang memadai. Bahkan, diduga sejumlah akun memiliki hak akses sangat luas atau berstatus super user. Kondisi semacam ini jelas bukan praktik ideal dalam tata kelola pemerintahan digital karena mengaburkan siapa yang sebenarnya melakukan suatu tindakan dalam sistem.
Tentu masalahnya bukan hanya soal password. Masalah sesungguhnya adalah kontrol. Dalam birokrasi modern, kewenangan harus melekat pada orang dan fungsi yang jelas. Petugas yang memasukkan data tidak semestinya sekaligus memiliki kewenangan untuk memvalidasi transaksi. Pejabat yang mengotorisasi tidak semestinya menggunakan akun yang dapat dioperasikan sembarang orang. Setiap aktivitas penting harus meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Gubernur Iqbal Minta Dugaan Aborsi dan Jual Beli Bayi Diusut Tuntas
Jika prinsip segregation of duties atau pemisahan fungsi ini tidak berjalan, digitalisasi justru bisa menciptakan ilusi transparansi. Sistem terlihat modern, tetapi kontrol di belakangnya masih menggunakan logika birokrasi lama. Karena itu, temuan BPK tersebut sebaiknya tidak hanya berujung dengan alasan untuk mencari siapa yang paling layak disalahkan. Bagi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, temuan ini justru dapat menjadi bahan diagnosis yang sangat berharga untuk membenahi birokrasi NTB secara lebih mendasar.
Apalagi, Iqbal tentu tidak seharusnya diposisikan sebagai orang yang menciptakan persoalan tersebut. Bahkan ia justru seharusnya menjadi pemimpin yang mengubah persoalan tersebut menjadi momentum reformasi. Ini penting karena reformasi birokrasi sering gagal ketika hanya dipahami sebagai pergantian pejabat, penyusunan SOP baru, atau perubahan struktur organisasi. Reformasi birokrasi harus mengubah cara sebuah organisasi bekerja, dari ketergantungan pada individu menuju sistem yang mampu mengendalikan individu, dari pengawasan yang bersifat reaktif menuju pengendalian berbasis risiko, dan dari birokrasi yang bekerja berdasarkan kebiasaan menuju birokrasi yang bekerja berdasarkan data dan kinerja.
Toh arah tersebut sesungguhnya sejalan dengan agenda Gubernur Iqbal sendiri. Sejak awal pemerintahannya, Iqbal mendorong penerapan meritokrasi dalam pengisian jabatan dan menyerukan agar ASN meninggalkan pola birokrasi lama. Pada 2025, Iqbal juga secara aktif berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk memperkuat reformasi tata kelola ASN, termasuk perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pengawasan aturan ASN. Pada Juli 2026, Pemprov NTB bahkan menyatakan akan merombak tata kelola ASN dengan menempatkan kompetensi sebagai dasar pengelolaan jabatan.
Karena itu, evaluasi atas Samsat bisa menjadi bagian dari agenda yang lebih besar, yakni membangun birokrasi NTB yang tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga kuat secara institusional.
Langkah pertamanya adalah melakukan audit hak akses secara menyeluruh di seluruh jaringan Samsat NTB. Pemeriksaan jangan hanya berhenti di Raba Bima dan Panda Bima. Pemerintah perlu memetakan siapa memiliki akses, apa kewenangannya, siapa yang menggunakannya, kapan akses terakhir digunakan, dan apakah kewenangan tersebut masih relevan dengan jabatan yang bersangkutan.
Setiap pegawai harus memiliki identitas pengguna sendiri. Praktik berbagi akun atau menggunakan akun pejabat lain harus dihentikan. Hak akses istimewa (privileged access) juga harus dibatasi, dicatat, dan ditinjau secara berkala. Ketika seseorang berpindah jabatan, mutasi, atau tidak lagi menjalankan fungsi tertentu, hak aksesnya harus otomatis dievaluasi atau dicabut.
Kedua, pengawasan perlu bergerak dari pemeriksaan setelah kejadian menuju pengendalian yang berlangsung terus-menerus. Pemerintah provinsi bisa membangun sistem risk dashboard yang mampu mendeteksi aktivitas tidak lazim dalam aplikasi. Misalnya, penggunaan akun di luar kewenangan, perubahan data yang tidak biasa, aktivitas di luar jam kerja, atau transaksi yang memperlihatkan pola yang menyimpang. Dengan pendekatan semacam itu, Inspektorat tidak perlu menunggu laporan tahunan untuk menemukan persoalan. Sistem dapat memberi sinyal lebih awal ketika risiko mulai muncul.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
