LombokPost — Polemik penghapusan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD NTB masih berlanjut. Anggota DPRD NTB dari Partai Perindo M. Nashib Ikroman secara tegas menampik klaim yang menyebut seluruh anggota dewan ikhlas jika anggaran aspirasi rakyat tersebut dihapus.
"Pernyataan sebagian pimpinan DPRD NTB soal keikhlasan penghapusan pokir tidak mewakili sikap kolektif seluruh anggota dewan," ujar ujar Acip, sapaannya, Sabtu (1/11).
Menurutnya, persoalan APBD bukan sekadar ikhlas atau tidak ikhlas. Apalagi disangkutpautkan dengan urusan amal jariyah pribadi. Persoalan utamanya adalah tindakan pejabat administrasi.
Apakah penghapusan atau tidak dilaksanakannya item kegiatan APBD ini memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang jelas, atau justru tindakan sewenang-wenang demi kepentingan politik semata.
Politisi Perindo ini menilai penjelasan pejabat Pemprov NTB di ruang publik masih berbelit-belit dan tidak konsisten. Terutama terkait status dan nominal anggaran yang dipermasalahkan.
Baca Juga: Panduan Medis Lepas Ketergantungan Vape bagi Anggota Polri agar Terhindar Sanksi dan Lebih Sehat
Keterangan Pemprov NTB sebelumnya menyebut angka Rp 90 miliar dan Rp120 miliar. Namun, dalam laporan yang disampaikan ke KPK angkanya justru berbeda. Kenapa berubah-ubah.
Ia mendesak agar ada transparansi total mengenai status item kegiatan tersebut. Apakah benar-benar dihapus dari APBD, atau sekadar tetap tercantum dalam dokumen anggaran namun tidak dilaksanakan di lapangan.
Lebih jauh, Acip membongkar sejumlah kejanggalan dalam proses reviu item APBD yang dilakukan oleh Inspektorat. Pertama, indikator "anomali" yang digunakan untuk menilai item kegiatan dianggap tidak memiliki dasar hukum dan acuan norma regulasi yang jelas.
Kedua, indikator anomali serta reviu kepatuhan perencanaan anggaran terkesan tebang pilih. Reviu ketat tersebut hanya diberlakukan untuk item kegiatan yang bersumber dari serapan aspirasi masyarakat via DPRD.
"Sementara usulan murni dari pihak eksekutif (OPD maupun Gubernur) lolos tanpa reviu serupa. Ini jelas penerapan standar ganda," sindirnya.
Padahal jika bicara kepatuhan perencanaan, temuan dewan menunjukkan tingkat kepatuhan eksekutif juga rendah. Banyak item anggaran yang tidak tercatat di RKPD maupun KUA/PPAS, tetapi dipaksakan masuk APBD.
"Waktu pembahasan di Badan Anggaran pun sudah diprotes," bebernya.
Baca Juga: Biar Nggak Dicuri Orang! UMKM Karang Sidemen Lombok Tengah Diajari Cara Amankan Merek Produk
Acip menekankan, ketika sebuah usulan sudah masuk dan disahkan dalam dokumen APBD, maka seluruh item harus diperlakukan sama tanpa membedakan dari mana asalnya.
"Dalam dokumen APBD tidak ada lagi pembedaan sumber usulan, apakah dari aspirasi masyarakat via DPRD atau usulan OPD/Gubernur. Seluruh ketidakpatuhan harus diperlakukan sama," tegasnya.
Ia memastikan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah dianggarkan agar bisa direalisasikan Pemprov NTB.
"Memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah kewajiban kami sebagai wakil rakyat. Jika aspirasi itu dihentikan tanpa alasan yang sah, kami justru berkewajiban mempertanyakannya. Kalau kami diam saja, justru kami melanggar tugas dan kewajiban," terang mantan wartawan ini.
Sebelummya, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menyebut pihaknya menghormati apa yang menjadi arahan KPK. Termasuk wacana peniadaan pokir.
"Tidak ada masalah. Pokir ditiadakan 2026 karena ada keterlambatan juga, kita setuju itu demi perbaikan sistem oleh KPK. Kami sudah sampaikan ke anggota dan semua setuju. Semoga tahun 2027 kita bisa usulkan kembali," ujar Isvie. (ton/r2)
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post