“Delapan paket pembangunan diantaranya ditender. Sisanya, penunjukan langsung,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng H Ridwan Makruf, Selasa (5/4).
Lokasi pembangunan di Kecamatan Praya, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Batukliang, Kecamatan Janapria, Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat. “Ini merupakan dana hibah pemerintah pusat,” tandas mantan Kabag Kesra Setda Loteng tersebut.
Dikatakan, di NTB hanya Loteng yang mendapatkan dana bantuan ini. Karena, Loteng dianggap sukses menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.
Di laporan pertanggungjawaban, total perbaikan dan pembangunan rumah akibat gempa di tahun 2018 lalu mencapai 62.370 unit. Baik itu rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. “Untuk rumah sudah klir, sudah final. Kami sudah laporkan ke pusat tahun lalu,” papar Ridwan.
Kendati demikian, pihaknya menilai masih ada beberapa rumah warga terdampak gempa yang belum tersentuh rehab dan rekon. Itu karena keterbatasan anggaran di pusat. Namun, BPBD memberikan jalan keluar lewat program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).
Untuk itu, BPBD tetap berkoordinasi dengan Dinas PUPR Loteng, guna memperhatikan siapa, di mana dan berapa yang harus menerima program RTLH tersebut. BPBD memastikan tetap mengawal, sehingga program yang ada tetap sasaran, tepat tepat dan tepat jumlah.
“Untuk pembangunan sekolah akibat gempa menjadi tanggung jawab Dinas PUPR,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng Lalu Miliawan, terpisah.
Disdik sebatas mendata dan melaporkan. Setelah itu, Dinas Perkim Loteng, Dinas PUPR Loteng dan BPBD Loteng melakukan verfikasi dan validasi.
Dia berharap, sekolah-sekolah yang rusak dari di tingkat TK/PAUD, SD hingga SMP dapat diperbaiki. “Sehingga layak digunakan,” pungkasnya. (dss/r5) Editor : Rury Anjas Andita