Anggota Komisi I DPRD Loteng Andi Mardan menuturkan, molornya mutasi pejabat ini adalah persoalan yang cukup krusial. Mengingat tujuh kursi eselon II yang masih kosong tentu harus diisi oleh pejabat-pejabat yang kompeten dalam menyusun kerangka kerja baik jangka pendek maupun panjang.
"Kita yang di dewan juga heran kenapa kekosongan ini sangat lama, sebab akan menghambat eksekusi program yang ada di OPD kosong itu," katanya.
Dewan pun mendorong, agar pimpinan daerah untuk segera mengisi kekosangan jabatan itu. Sebab, tak lama lagi eksekutif dan legislatif juga harus mengeksekusi anggaran di triwulan kedua.
"Jangan sampai ini (molornya mutasi) menjadi hambatan, apalagi ada tahapan pansel. Ini pun pansel belum dilakukan dan butuh waktu panjang," tambah politisi Demokrat itu.
Wakil Bupati Loteng M Nursiah menanggapinya dengan santai."Tergantung sudut pandang saja, kan beda-beda. Ibarat kita masuk ruangan, ketika datang dari luar kita katakan itu pintu masuk, namun ketika kita akan keluar maka kita katakan pintu keluar," ujarnya sembari tertawa pada wartawan, Rabu (29/3).
Wabup menegaskan, segala urusan pemerintahan dari 44 OPD diyakini tetap berjalan seperti biasa. Menjalankan program-program kerja sesuai anggaran yang dimiliki. Termasuk pelayanan yang diberikan para ASN kepada masyarakat.
"Insya Allah (tetap berjalan), pada prinsipnya kita tetap menjalankan tugas dengan kewajiban Pemkab Loteng meski ada kekurangan (kekosongan kursi) itu adalah manusiawi," papar politisi Golkar itu.
Sebelumnya, mutasi akan digelar awal Januari, namun tiba-tiba batal. Begitu pula pertengahan Januari lalu. Kemudian, mencuat lagi isu akan dilaksanakan akhir Januari atau paling telat sebelum bau nyale. Tapi hingga akhir bulan Maret ini, mutasi tak kunjung dilakukan.
Adapun tujuh kursi eselon II itu, yakni Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten II dan Asisten III Setda Loteng. Ketiga pejabatnya tersebut telah memasuki masa purna kerja sejak Desember lalu. Kemudian, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng yang kosong akibat ditinggal meninggal dunia.
Berikutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng. Kedua pejabatnya mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan pindah kerja. Terakhir, jabatan eselon II, yakni Kepala Dinas Kebakaran Loteng. (ewi/r5) Editor : Rury Anjas Andita