LombokPost-Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Tengah (Loteng) Tahun Anggaran 2023 akhirnya rampung.
Setelah DPRD Loteng menyerahkan keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Loteng Tahun Anggaran 2023.
Ketua DPRD Loteng M Tauhid mengatakan, rekomendasi ini merupakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Rekomendasi diberikan setelah memperhatikan dan membahas secara internal oleh DPRD untuk mencermati, membandingkan dan menelaah LKPJ Bupati Loteng Tahun Anggaran 2023.
“Hasil pembahasan disampaikan dalam rapa paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD yang dituangkan kedalam keputusan DPRD paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima,” ucap Tauhid saat sidang paripurna dikantor DPRD Loteng, Selasa (30/4).
Dengan telah disetujuinya rancangan rekomendasi menjadi rekomendasi, lanjut dia, maka selesailah tugas gabungan komisi DPRD dalam membahas LKPJ Bupati Loteng Tahun 2023.
Sebagai pimpinan dewan, dirinya pun membubarkan gabungan komisi.
“Atas nama pimpinan dewan telah menyerahkan rekomendasi DPRD Loteng melalui Wakil Bupati Loteng HM Nursiah terhadap LKPJ Bupati Loteng Tahun 2023,” ucap politisi Gerindra ini.
Sementara itu, Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Loteng Ahmad Rifai menyampaikan laporan hasil pembahasan gabungan komisi DPRD Loteng dalam bentuk rekomendasi dan catatan penting terhadap LKPJ Bupati Loteng Tahun 2023.
“Dalam pengelolaan keuangan daerah, gabungan komisi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2023,” katanya.
Dimana target pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 2,379 triliun mampu terealisasi sebesar Rp 2,278 triliun atau sebesar 95,73 persen.
Artinya ada peningkatan sebesar Rp 35,5 miliar lebih dari realisasi tahun anggaran 2022. Kontribusi peningkatan cukup besar disumbangkan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD).
Jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar Rp 31,5 miliar dari Rp 242,503 miliar menjadi sebesar Rp 274,07 miliar.
Kontribusi terbesar sumber PAD dari pajak daerah sebesar Rp 147,784 miliar atau meningkat Rp 30,5 miliar dari realisasi tahun 2022.
“Walau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, gabungan komisi memberikan catatan perlunya peningkatan kinerja terhadap realisasi PAD baru mencapai 74,64 persen dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 367 miliar,” ucap Anggota DPRD Loteng Dapil 3 (Pujut-Praya Timur) ini.
Sebagai mitra kerja, setiap komisi DPRD Loteng juga memberikan catatan penting terhadap LKPJ Bupati.
Pada Komisi I, kata dia, mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan langsung terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat agar tepat sasaran dan meminimalisir penyalahgunaan dana bantuan sosial.
Pada Komisi II menekankan, keberadaan pabrik tapioka di Desa Pancor Dao, Kecamatan Batukliang Utara agar lebih diperhatikan dan dipenuhi hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan produksi tepung tapioka tersebut.
“Serta mendorong pemda untuk me-redesain terhadap bangunan pasar yang ada, khususnya di Pasar Renteng dan Pasar Jelojok agar para pedagang dapat lebih tertarik untuk membuka usaha dikedua pasar ini,” katanya.
Sedangkan Komisi III, lanjut dia, mencatat masih banyaknya keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh matinya PJU dijalan-jalan strategis seperti bypass kearah Bandara Lombok dan KEK Mandalika harus menjadi atensi pemerintah.
Sebab ini penting untuk estetika dan keamanan pengguna jalan umum.
“Selain itu perlu moratorium jalan desa menjadi jalan kabupaten, agar pemda bisa fokus untuk menyelesaikan jalan yang menjadi jalan kabupaten lebih dulu, kemudia segera dilanjutkan dengan menaikan status jalan kabupaten yang sudah layak menjadi jalan provinsi,” terang politisi PKS ini.
Sementara menyikapi usulan pembangunan puskesmas baru diwilayah Kecamatan Pujut, Komisi IV menekankan pemda melalui dinas kesehatan untuk mempertimbangkan akses ke semua desa.
Tidak hanya berpatokan dengan akses ke Mandalika.
“Lengkapi pula sarana prasarana dan alat-alat kesehatan di Pustu dan Polindes, pemda juga segera merampungkan puskesmas-puskesmas yang belum terstandarisasi, hingga merealisasikan wacana pembanguna rumah sakit tipe D di Kecamatan Kopang,” tutup dia. (ewi)
Editor : Kimda Farida