LombokPost-Keluhan mahalnya harga kamar hotel yang disampaikan Dorna Sports kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menjadi perhatian pemerintah daerah maupun provinsi.
Sebab setiap balapan MotoGP digelar selalu diributkan dengan melonjaknya harga kamar hotel.
“Satu sisi kamar-kamar hotel ini terisi, namun yang masih menjadi tantangan utama kita bersama adalah bagaimana penanganan harga kamar hotel agar bersahabat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng Lalu Firman Wijaya pada wartawan di Sirkuit Internasional Mandalika, Minggu (29/9).
Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian lebih serius pemda hingga asosiasi perhotelan.
Walau akhirnya terisi, namun jangan sampai citra pariwisata di NTB khususnya Lombok tercoreng dengan keluhan-keluhan ini.
Diakui Firman, belakangan cukup banyak investor yang akan berinvestasi dan mengajukan izin membangun hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
“Salah satunya hotel Jambu Luwuk, akan segera beroperasi dan masuk tahap konstruksi. Kita harapkan pula investasi serupa terus masuk dan kamar hotel menjadi banyak,” bebernya.
Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno membeberkan isi pertemuan dengan bos Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, pada sesi latihan bebas MotoGP Mandalika pada Jumat (27/9) lalu.
Menurut Sandi, Carlos mengeluhkan tingginya harga akomodasi di KEK Mandalika. Salah satunya, kamar hotel yang tarifnya melambung.
“Menurut mereka (Dorna, red) harga akomodasi di sini dikelola dengan kurang baik. Akhirnya harganya terlalu tinggi,” kata Sandi.
Sebab itu, Sandi memberi arahan kepada Pemprov NTB untuk menerbitkan aturan yang bisa menjaga harga akomodasi lebih terjangkau.
“Karena kalau tidak ke sini (Mandalika, red) nanti masyarakat akan memilih event lain karena keterbatasan fasilitas akomodasi,” tegasnya.
Tingginya amino masyarakat untuk menonton MotoGP, kata dia, juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga akomodasi di kawasan Mandalika.
“Animo inilah yang mendorong harga ini naik tiga sampai empat kali lipat. Ke depan harus dipersiapkan dengan lebih baik. Kita perlu ada tambahan akomodasi hotel,” ujar Sandi.
Politisi PPP ini berharap, Pemprov NTB dan Pemda Loteng untuk membuat regulasi kepada penyelenggara agar tidak mengikat para kru dan rider untuk berlama-lama di Lombok.
“Mereka sampai enam hari di Lombok. Kalau bisa tiga hari,” tutup dia. (ewi/r11)
Editor : Kimda Farida