LombokPost-Ratusan massa aksi pengusaha jasa angkutan lokal dari tiga desa di Lombok Tengah (Loteng) menilai PT Angkasa Pura Bandara Lombok tidak berpihak kepada mereka. Kekecewaan ini berangkat dari kehadiran konter Grab dan Gojek di dalam bandara.
”Kami hanya menuntut agar konter online dari Grab dan GoCar itu dibubarkan, silakan order penumpang secara online di luar, kami yang lokal tidak bisa mengakses penumpang malah terkesan ditutup,” tegas Direktur Gerakan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Kemanusiaan (Garuda Indonesia) Muhamad Zaini saat hearing dengan PT Angkasa Pura, Kamis (16/1).
Tidak itu saja, PT Angkasa Pura dinilai telah menambah perusahaan baru seperti Bluebird dan ini berpengaruh besar kepada sopir lokal. Sehingga membuat persaingan lebih ketat. Apalagi jumlah penumpang saat ini masih belum normal.
“Maka ini akan menggerus transportasi lokal di lingkar bandara, kami tuan rumah justru hanya jadi penonton, kami juga tidak ingin menimbulkan tindakan kriminal karena tidak bisa makan,” ungkap dia.
Menyoal sopir lokal dianggap pengusaha jasa transportasi ilegal dan diminta bergabung sebagai anggota koperasi oleh PT Angkasa Pura, Toni menjelaskan, para sopir lokal sudah pernah menjadi anggota koperasi. Namun karena manajemen koperasi yang tidak sehat mereka keluar.
“Sekarang orang-orang yang tergabung dalam koperasi itu diisi oleh sopir-sopir dari luar Loteng. Kami diminta uang pendaftaran ada yang Rp 3 juta, Rp 5 juta hingga Rp 8 juta belum lagi iuran per bulan Rp 300 ribu, ini bukan hoaks. Bukankah ini pungli, orang luar sanggup maka tersingkirlah kami,” cetusnya.
Sebab itu, massa aksi meminta agar PT Angkasa Pura lebih selektif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja mitra. Serta tidak semaunya dalam beraktivitas yang bisa merugikan masyarakat banyak. “Kembalikan marwah sopir lokal dan kembalikan hak-hak driver menggunakan konter biasa,” sambung Ketua Umum Laskar Sasak Lalu Ahmad Toni.
Seharusnya pihak bandara memberikan perhatian khusus terhadap sopir-sopir lokal yang menjalankan usaha jasa transportasi. Mengingat ini menyangkut perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Jangan sampai ada asumsi keberadaan bandara tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di lingkar bandara.
“Kami ini bekerja mencari rezeki untuk makan anak istri, bukan mencari kekayaan,” ujarnya.
Sementara itu, GM PT Angkasa Pura Bandara Lombok Barata Singgih Riwahono mengatakan, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan saat ini. Sehingga meminta ruang dan waktu untuk berdiskusi lebih lanjut dengan jajaran di atasnya.
“Saya datang untuk menyerap aspirasi teman-teman, jangan paksa saya untuk ambil keputusan sekarang, takutnya keputusan itu bukan yang terbaik. Segera kami akan bentuk tim evaluasi, mohon diberikan waktu,” singkatnya. (ewi/r11)
Editor : Rury Anjas Andita