LombokPost-Pernahkah Anda membayangkan, setiap hari, pemerintah daerah Anda punya "cicilan" utang sebesar Rp 50 miliar per tahun? Itu bukan fiktif, itu kenyataan yang sedang dihadapi Kabupaten Lombok Tengah.
Di tengah desakan agar pemerintah daerah segera mengambil pinjaman lagi demi menuntaskan masalah jalan dan jembatan, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, seakan menginjak rem.
Bupati Lombok Tengah menegaskan, keputusan itu tak bisa diambil sembarangan. "Kita rembug dulu, musyawarahkan dulu," katanya.
Di satu sisi, masyarakat mendambakan infrastruktur yang mulus.
Jalan yang rusak, jembatan yang rapuh, adalah hambatan nyata bagi ekonomi dan kehidupan sehari-hari.
Jalan yang mulus berarti panen petani lebih cepat sampai pasar, pariwisata lebih berkembang, dan mobilitas warga lebih lancar.
Di sisi lain, ada bayang-bayang utang yang menghantui.
Lombok Tengah bukan kali pertama berurusan dengan pinjaman.
Pinjaman untuk Pasar Jelojok dan pembangunan jalan di masa lalu sudah lunas.
Namun, pinjaman terbaru dari program PEN senilai Rp 200 miliar masih "mengikat" keuangan daerah, dengan cicilan pokok Rp 2,5 miliar setiap bulan.
Dilema ini seperti dua sisi mata uang. Maukah kita mengambil risiko menambah utang demi percepatan pembangunan?
Atau lebih baik bersabar, mengandalkan APBD yang terbatas, dan membiarkan perbaikan infrastruktur berjalan perlahan?
Dinas PUPR sendiri secara terang-terangan berharap pinjaman baru bisa diajukan.
Mereka melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Namun, suara mereka tidak bisa menjadi satu-satunya pertimbangan.
Bayangkan jika pinjaman baru diambil, dan utang daerah membengkak.
Apakah itu tidak akan menggerus anggaran untuk sektor lain yang sama pentingnya, seperti pendidikan, kesehatan, atau layanan publik lainnya?
Ini bukan sekadar masalah teknis keuangan, ini adalah pilihan moral dan strategis.
Antara memilih "jalan pintas" dengan utang, atau "jalan berliku" dengan sabar, tapi dengan fondasi keuangan yang lebih sehat.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah punya tugas berat.
Mereka harus bisa meyakinkan publik, bahwa jika pinjaman baru diambil, itu adalah keputusan terbaik.
Bukan hanya untuk menuntaskan jalan-jalan yang rusak, tapi juga untuk masa depan daerah tanpa meninggalkan beban utang yang memberatkan generasi mendatang.
Editor : Kimda Farida