LombokPost-Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri memastikan akan melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat eselon dua hingga empat.
Langkah ini dilakukan untuk menyegarkan birokrasi dan menempatkan pejabat sesuai kompetensi agar kinerja pemerintahan lebih optimal.
Pathul menegaskan, mutasi dilakukan secara bertahap dan terukur.
Ia menegaskan, mutasi bukan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan, melainkan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.
“Mutasi tidak bisa sembarangan, harus sesuai dengan kemampuan dan bidang yang dikuasai oleh pejabat bersangkutan,” ujar Pathul.
Ia mengingatkan seluruh ASN bahwa kinerja adalah tolok ukur utama.
Pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan proporsionalitas agar setiap perangkat daerah memiliki sumber daya terbaik untuk menjalankan program pembangunan.
Bupati Pathul bersama Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah menargetkan seluruh proses mutasi, termasuk uji kompetensi pejabat, tuntas pada Desember mendatang.
Target waktu ini menunjukkan keseriusan dan komitmen mereka memperkuat struktur birokrasi agar siap menyambut tahun anggaran baru dengan formasi yang solid.
Di tengah berbagai spekulasi, Bupati Pathul meminta ASN tetap fokus bekerja.
“Mutasi itu hal biasa dalam pemerintahan, tujuannya untuk penyegaran dan peningkatan kinerja,” tegas politisi Gerindra ini.
Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menambahkan, mutasi akan dilakukan setelah seluruh uji kompetensi bagi puluhan kepala OPD rampung.
Hasil uji tersebut akan menjadi rekomendasi tim kepada pimpinan daerah.
“Sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan, menentukan pengisian jabatan eselon dua,” kata dia.
Firman menilai, uji kompetensi ini menemukan adanya kejenuhan di kalangan kepala OPD sehingga inovasi menurun.
Sementara pemerintahan Pathul-Nursiah jilid II membutuhkan pejabat yang inovatif dan kreatif.
“Pasti ada (mutasi kepala OPD) karena sudah menjabat lama, semangat ada tapi inovasi kurang, kami juga tanyakan kalau ditempatkan di tempat yang diusulkan inovasi apa yang dilakukan,” terangnya.
Menurutnya, meski hasil SAKIP menunjukkan sebagian besar pejabat mendapat nilai B, kejenuhan tetap terjadi.
Beberapa pejabat merasa tidak berada di bidang yang sesuai minat, sementara inovasi yang sempat dijalankan kini stagnan.
Editor : Kimda Farida