KICK OFF Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, di ruang rapat utama kantor bupati, Selasa (4/11).
Pembentukan tim ini sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk menjawab tantangan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah, Sekretaris Daerah Loteng Lalu Firman Wijaya, Asisten II Setda Loteng Lendek Jayadi.
Kemudian, jajaran Forkopimda Loteng, Bank Indonesia, BPS Loteng, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran Bapperida Loteng.
Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah menuturkan, pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah merupakan kewajiban yang harus dilakukan karena terpantau langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Dalam pembentukannya, Pemkab Loteng melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB menjabarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Gumi Tatas Tuhu Trasna.
“Pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah mencapai 5,77 persen dan nilai ini cukup tinggi di Provinsi NTB,” ucap Wakil Bupati Loteng M Nursiah.
Melihat persentasinya cukup menggembirakan, kata wakil bupati, menandakan sebagian besar sektor-sektor pendukung pertumbuhan ekonomi Loteng cukup bagus.
Sehingga mampu menjadi acuan penting untuk terus mengelola potensi-potensi ekonomi agar pertumbuhan ekonomi semakin bagus dan baik di tahun-tahun mendatang.
“Pertanian masuk, jasa, pergudangan, perdagangan, konstruksi hingga pariwisata meski masih mendominasi adalah pertanian,” jelasnya.
Wakil bupati menegaskan, ada sembilan langkah jitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Antara lain meliputi, percepatan realisasi APBD, percepatan investasi (PMA/PMDN), percepatan pembangunan infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok.
Kemudian, pencegahan ekspor/impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sektor pertanian/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, dan mempermudah perizinan berusaha.
“Kewajiban utama kita adalah mengelola APBD dengan merencanakan, menganggarkan sesuai kebutuhan masyarakat menjadi belanja daerah. Catatan penting pada kemudahan perizinan berusaha, kita tekankan untuk ditingkatkan pelayanannya kepada investor yang akan berinvestasi. Serta pentingnya menjaga kondusivitas keamanan wilayah,” paparnya.
Ketua Tim Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lalu Firman Wijaya mengatakan, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi Loteng hingga tahun 2029 bisa di atas delapan persen.
Sebagai rapat awal, tim ditugaskan pimpinan daerah untuk segera menyelesaikan tugas-tugas yang telah diperintahkan pemerintah pusat. Salah satunya melaporkan pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah.
“Optimis targetkan delapan persen hingga tahun 2020. Sembilan langkah jitu yang dirumuskan ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain,” ujar Sekretaris Daerah Loteng ini.
Sekda Firman menjelaskan, dalam upaya mempercepat realisasi APBD berupa belanja pemerintah yang mana komponennya terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Artinya, ketika belanja barang jasa dan belanja modal dikeluarkan maka menggerakkan sektor konstruksi.
“Sehingga konstruksi ini turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Jadi satu langkah yang kita selesaikan maka akan selesai pula delapan langkah lainnya,” ujarnya.
Pascapembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Loteng, pihaknya akan kembali mengevaluasi dan rapat kembali setiap tanggal 20 tiap bulannya bersama pemerintah pusat.
“Sebelum itu, di Lombok Tengah akan rapat lebih dulu setiap tanggal 15 tiap bulannya,” tutup Sekda Firman.
Editor : Kimda Farida