LombokPost-Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memastikan rencana pembangunan bypass Lembar-Kayangan sesuai dengan regulasi.
Termasuk ketika bypass ini harus menggunakan lahan-lahan produktif yang melintasi tiga kabupaten, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur
Diketahui, konsekuensi kehilangan lahan produktif adalah hal yang tidak terhindarkan dalam proyek infrastruktur besar.
Menanggapi kekhawatiran mengenai waktu eksekusi yang direncanakan mulai tahun 2027 serta perlunya lahan pengganti, pembangunan jalan merupakan prioritas yang mutlak dan tidak bisa ditunda.
“Sudah ada aturannya, regulasinya. Sejauh kita ikuti regulasi ini, tidak mungkin pemerintah melanggar aturannya sendiri,” ucap Gubernur Iqbal pada wartawan usai Peringatan HUT NTB ke-67 di Kampus IPDN NTB, Lombok Tengah, Rabu (17/12).
Gubernur Iqbal menuturkan, menjelang akhir bulan ini Pemprov NTB menyelesaikan feasibility study (FS) atau studi kelayakan.
Artinya, tahun 2026 akan dimulai fokus menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta Design Engineering Design (DED) dan pembebasan lahan.
“Insyaallah jika semua ini selesai di tahun depan, maka tahun 2027 kita sudah mulai konstruksi, mohon dukungan dan doa seluruh masyarakat NTB,” terangnya.
Terpisah, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri telah memikirkan kedua hal tesebut. Yaitu, kebermanfaatan bypass Lembar-Kayangan yang melintasi Loteng dan sisi lain mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dimana Loteng sebagai kabupaten swasembada pangan nasional.
“Tentu ini kita pikirkan. Alih fungsi lahan dampak pembangunan jalan bypass itu tetap harus ada pengganti,” kata Bupati Pathul.
Sebab itu, dalam pembangunan jalan bypass harus dilakukan kajian dengan melibatkan semua pihak, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Harus tetap dilakukan kajian seperti apa langkah yang harus dilakukan,” ucap politisi Gerindra ini.
Bupati menegaskan, lahan sawah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan bypass tersebut tetap diganti dengan mencetak lahan baru atau mengoptimalkan lahan tidak produktif agar bisa ditanami padi.
“Lokasi yang memungkinkan itu di wilayah Utara Lombok Tengah dan di beberapa kecamatan lainnya,” katanya.
Sebagai informasi, pembangunan jalan bypass ini membutuhkan anggaran Rp 3,56 triliun. Anggaran ini mencakup untuk pembangunan jalur baru dari Sengkol, Loteng sampai Pringgabaya, Lotim. Kemudian, peningkatan jalan dari Bundaran Gerung Lobar sampai Bandara Internasional Lombok.
Dari anggaran Rp 3,5 triliun, segmen Sengkol-Pringgabaya menyerap porsi terbesar, yakni sekitar Rp 2,8 triliun. Sementara itu, peningkatan bypass Bandara Internasional Lombok sepanjang 20,4 kilometer membutuhkan Rp 700 miliar.
“Tapi ini hitungan kasar nanti baru kelihatan setelah DED tuntas dikerjakan,” terang Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin.
Menurutnya, pembangunan jalan bypass merupakan kelanjutan jaringan bypass Bandara Internasional Lombok-Mandalika dan bypass Bundaran Gerung-Bandara Internasional Lombok yang sebelumnya dibangun pemerintah pusat.
Untuk desain trase bypass sengaja diarahkan mengikuti jalan kabupaten dan kawasan minim permukiman. Strategi ini diambil untuk menghindari lonjakan biaya pembebasan lahan.
Jalan tersebut rencananya dibangun dengan lebar 25-30 meter, dua jalur dan empat lajur, dilengkapi jalur lambat di beberapa titik persimpangan seperti pada bypass Mandalika.
“Rute bypass akan melewati Keruak, Labuhan Haji, Korleko, Pohgading, hingga Pringgabaya. Dari total panjang 25 kilometer, sekitar 13 kilometer berada di wilayah Lombok Tengah dan 12 kilometer di Lombok Timur,” jelasnya.
Lebih lanjut Sadimin, mengatakan, keberadaan bypass ini menjadi jalur strategis dan mampu memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Lembar hingga Pelabuhan Kayangan.
Sebab, kondisi yang ada saat ini waktu yang dibutuhkan bisa sampai 4 jam hingga 5 jam. Namun, dengan kehadiran bypass baru itu nantinya bisa menjadi 2 jam.
Selain memotong waktu tempuh jalan bypass ini memperlancar arus logistik dan mengurai kemacetan di jalur existing mulai dari Kota Mataram hingga ke Pelabuhan Kayangan, Lotim.
“Nanti harapannya mobil truk, mobil logistik tidak perlu lagi lewat jalan existing dari Kota Mataram ke Kayangan, sehingga lebih cepat dan memangkas biaya,” katanya.
Editor : Jelo Sangaji