LombokPost-Pemkab Lombok Tengah mengklaim kemantapan jalan daerah saat ini mencapai 75 persen atau sepanjang 680 kilometer (km) dari target 810 km pada tahun 2025. Kemantapan jalan tersebut bersumber dari APBD Murni 2025.
“Artinya masih ada 25 persen atau 130 km jalan kabupaten yang belum mantap, sehingga menjadi PR kami di dinas,” ungkap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah Muhammad Marjan kepada wartawan, Selasa (13/1).
Selama tahun 2025, Dinas PUPR telah menuntaskan 29 paket pekerjaan jalan hotmiks dengan total panjang 20 km.
Pengerjaan ini berdampak pada kenaikan persentase kemantapan jalan yang semula 70 persen menjadi 75 persen.
“Meski hanya lima persen, tapi di tengah kondisi efisiensi, kita berupaya dan bisa menaikkan target kemantapan jalan yang didominasi rusak berat,” tambahnya.
Untuk menuntaskan sisa jalan yang belum mantap, Marjan menyebut setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 500 miliar lebih.
Namun, mengingat adanya pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah, pihaknya mencari solusi melalui sumber pendanaan lain langsung ke Kementerian PUPR RI.
“Kita ikhtiarkan dengan pengajuan proposal ke pusat, dua tahun terakhir kita sudah ajukan mudah-mudahan dapat dari inpres jalan daerah atau reimburse,” cetus dia.
Dalam proposal tersebut, Dinas PUPR mengusulkan perbaikan jalan sepanjang 273 km.
Agar usulan tersebut disetujui, pihak dinas memaparkan berbagai potensi pada ruas jalan yang diajukan.
“Misal di jalan ini punya potensi pariwisata, pertanian dan sebagainya. Walau tidak harus dilampirkan tapi inilah bentuk ikhtiar dinas meyakinkan pusat,” ungkapnya.
Marjan menegaskan sisa 25 persen pekerjaan rumah kemantapan jalan tersebut tidak dipengaruhi oleh usulan kenaikan status jalan. Pihaknya fokus menuntaskan target awal 810 km.
“Sedangkan jalan-jalan desa yang diperbaiki itu biasanya melalui pokir dewan, mereka yang turut membantu kami,” kata Marjan.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Loteng Lalu Rahadian menyampaikan ruas jalan yang diusulkan ke pusat merupakan jalur utama dan prioritas penanganan.
Ruas jalan yang tidak masuk dalam usulan pusat akan diupayakan melalui sumber anggaran lain.
“Tidak semua jalan kita usulkan, hanya yang prioritas dahulu,” singkatnya
Editor : Kimda Farida