LombokPost-DPRD Lombok Tengah menghimpun sedikitnya 2.942 usulan untuk pembangunan tahun 2027. Angka itu menyimpan harapan warga perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Wakil Ketua II DPRD Lombok Tengah Lalu Sarjana menyebut tingginya jumlah usulan menjadi cerminan ekspektasi masyarakat yang kian meningkat.
“Ini bukan angka kecil. Ini gambaran nyata kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan daerah,” ujarnya dalam Musrenbang RKPD 2027 di Swiss-Belcourt Lombok, Rabu (8/4).
Baca Juga: Usulan Warga Kandas Akibat Pemangkasan Anggaran, Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Pringgarata
Ia menjelaskan, sektor infrastruktur masih mendominasi dengan 528 usulan. Disusul bidang pendidikan 283 usulan, kesehatan 54 usulan, serta ekonomi dan UMKM sebanyak 201 usulan.
Sementara kategori lainnya mencapai 1.876 usulan.
Komposisi itu, kata dia, mengirim pesan bahwa masyarakat masih membutuhkan pemerataan infrastruktur dasar.
Di sisi lain, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian, seiring dorongan penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Baca Juga: Pemkab Lombok Tengah Mulai Susun RKPD 2027
Politisi PKB itu menegaskan, pokir DPRD tahun 2027 selaras dengan visi pembangunan Lombok Tengah, yakni mewujudkan masyarakat MASMIRAH.
Pada aspek kemandirian, usulan di sektor infrastruktur dan ekonomi diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah berdiri di atas kaki sendiri. Termasuk mendorong sektor UMKM, pertanian, dan bidang produktif lainnya agar terus tumbuh.
Sementara dari sisi daya saing, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci. Pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai fondasi utama untuk mencetak SDM yang unggul dan kompetitif.
“SDM yang sehat, cerdas, dan terampil akan menjadi kekuatan utama daerah dalam menghadapi persaingan,” tegasnya.
Dari sisi kesejahteraan, seluruh usulan bermuara pada upaya menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Akses terhadap layanan dasar diharapkan semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Lumbung Beras, Petaninya Masih Miskin di Lombok Tengah
Karena itu, DPRD mendorong seluruh perangkat daerah agar mengintegrasikan pokir dalam penyusunan RKPD 2027. Sinkronisasi dengan visi dan misi daerah dinilai krusial agar setiap program berdampak.
“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” tutup Lalu Sarjana.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menekankan, dari sisi indikator makro angka pengangguran semakin bertambah.
Penyebabnya persoalan pekerjaan pembangunan yang berkurang akibat rasionalisasi anggaran. Dan untuk yang mampu berpeluang besar mengambil anggaran pusat adalah pemerintah desa.
Baca Juga: KEK Mandalika Makin Diminati Investor, Pemkab Lombok Tengah Perkuat Regulasi Investasi
“Kepala desa yang harus disadari adalah uangnya ditarik, kembali lagi untuk membangun koperasi desa merah putih. Kalau ini tidak bisa kita ambil maka merugi,” jelasnya.
Diketahui, anggaran untuk membangun koperasi desa merah putih ini mencapai Rp 1,5 miliar. Jika ini bisa diserap selama dua tahun maka sebesar Rp 3 miliar masuk ke desa.
Editor : Akbar Sirinawa