LombokPost-Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengusulkan 63 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke pemerintah pusat. Usulan ini untuk mengisi kekosongan jabatan teknis yang mendesak di sejumlah sektor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengungkapkan, meski jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gumi Tatas Tuhu Trasna hampir menyentuh angka 17 ribu, kebijakan Zero Growth belum bisa sepenuhnya diterapkan.
“Tantangan kita adalah belanja pegawai yang masih di atas 30 persen. Namun, ada kebutuhan jabatan yang sangat mendesak dan harus segera diisi agar pelayanan publik tidak terhambat,” ujar Firman, Kamis (9/4).
Baca Juga: Tekanan Fiskal Bayangi Program Prioritas Lombok Tengah Masmirah
Dari 63 formasi yang diajukan, Pemkab Lombok Tengah memprioritaskan posisi teknis yang masih minim personel.
Di antaranya sektor kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis, dan psikolog klinis. Sektor teknis dan hukum meliputi tenaga kebencanaan, analis hukum, dan tenaga pariwisata. Sektor pengadaan mencakup tenaga pengadaan barang dan jasa.
Firman memaparkan, kekurangan personel di beberapa bidang sudah mengkhawatirkan. Ia mencontohkan bagian pengadaan barang dan jasa yang idealnya memiliki 18 personel sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun saat ini hanya tersedia lima orang.
“Bahkan untuk psikolog klinis, kita belum memiliki sama sekali,” imbuhnya.
Rencana rekrutmen ini memicu pertanyaan di tengah efisiensi anggaran daerah. Namun, Firman menegaskan usulan ini sebagai jalan tengah antara keterbatasan keuangan dan kebutuhan organisasi.
Jika merujuk jumlah ASN yang pensiun setiap tahun, angka 63 formasi masih jauh di bawah kebutuhan ideal.
“Seharusnya kalau mau kita terapkan Zero Growth, idealnya harus terima 300 sampai 400 CPNS sesuai jumlah yang pensiun tiap tahunnya. Tapi karena keuangan daerah terbatas, kita hanya fokus pada yang paling mendesak saja,” tutup Sekda.
Editor : Akbar Sirinawa