LombokPost-Hari pertama penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkup Pemkab Lombok Tengah mendapat atensi pimpinan daerah.
Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (10/4).
Pantauan di lapangan, suasana perkantoran di komplek pemkab tampak lengang, nyaris menyerupai suasana libur panjang atau bulan puasa. Meski demikian, wakil bupati memastikan roda birokrasi tidak boleh mandek.
Baca Juga: Pemkab Lombok Tengah Usulkan 63 Formasi CPNS ke Pemerintah Pusat
“Dalam perjalanan ke kantor tadi, saya sengaja menyisir beberapa dinas. Seperti di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial, serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Di sana masih ada pegawai yang masuk, mereka gotong royong membersihkan area kantor,” terang Nursiah kepada awak media.
Mantan Sekda Lombok Tengah ini menjelaskan, meski instruksi WFH dari pemerintah pusat diberlakukan untuk mengurai kepadatan, instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan administrasi vital tetap diwajibkan standby di kantor. Di antaranya Inspektorat, BKAD, Bapperida, hingga Bapenda Lombok Tengah
Baca Juga: Tekanan Fiskal Bayangi Program Prioritas Lombok Tengah Masmirah
Wakil bupati mencontohkan, seperti kegiatan pelayanan yang diberikan Inspektorat pagi itu, di mana memberikan pembinaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada operator, bendahara dan kepala sekolah.
“Pelatihan ini diberikan agar mereka mumpuni mempertanggungjawabkan dana BOS yang dikelola,” jelas Nursiah.
Baca Juga: Musrenbang RKPD 2027, DPRD Lombok Tengah Serap 2.942 Usulan Warga
Nursiah juga mewanti-wanti para ASN Lombok Tengah agar tidak menyalahartikan WFH sebagai hari libur tambahan. Ia menekankan bahwa status "bekerja dari rumah" tetap mengharuskan pegawai siaga penuh.
Jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak atau perintah dari kepala dinas, mereka harus siap hadir di kantor dalam waktu singkat.
Sistem pengawasan dipastikan tetap ketat. Pemkab melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menyiapkan skema absensi khusus untuk memantau keberadaan pegawai.
“Pengabsenan sudah disesuaikan dengan sistem di BKPSDM. Jadi, meskipun bekerja dari rumah, mereka tetap terikat aturan dan wajib menjalankan tugas sebagaimana mestinya,” kata Wabup.
Editor : Akbar Sirinawa