LombokPost-Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai menyusun strategi menyeimbangkan postur APBD 2027.
Salah satu target utama adalah menekan belanja pegawai hingga 30 persen dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengatakan, optimalisasi PAD menjadi langkah penting, terutama dengan menutup potensi kebocoran retribusi di sejumlah sektor.
Salah satunya pada retribusi parkir yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.
“Untuk memantau keluar masuk kendaraan, kita memerlukan CCTV yang selama ini belum ada di titik potensial, seperti Pasar Renteng dan Pasar Jelojok,” katanya, Minggu (3/5).
Baca Juga: Mandalika Digadang Jadi Hub Motorsport, Penyelenggaraan GTWCA Semakin Baik
Ia menjelaskan, pemasangan CCTV tidak hanya untuk meminimalkan kebocoran PAD, tetapi juga meningkatkan keamanan di kawasan parkir.
Selain itu, Pemkab Loteng juga mendorong penerapan sistem pembayaran non-tunai di berbagai sektor. Langkah ini dinilai efektif untuk meningkatkan transparansi pendapatan daerah.
“Sudah waktunya pembayaran non-tunai diterapkan. Kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” tegasnya.
Ia menyebut telah menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menyiapkan inovasi teknis guna mendukung peningkatan PAD.
“Inovasi dari semua OPD sangat diperlukan. Pemerintah daerah mendukung penuh upaya memperkuat kemandirian fiskal,” katanya.
Baca Juga: Bukan Sekadar Balap Mobil, Ajang GTWCA di Mandalika Jadi Magnet Investasi Para Sultan
Kepala Dishub Loteng Baiq Sri Damayanti Wiradharma membenarkan masih adanya potensi PAD yang belum tergarap.
Salah satunya dari parkir saat kegiatan Car Free Night (CFN).
“Halaman kantor OPD yang sering digunakan untuk kantong parkir saat event ternyata tidak masuk ke kas daerah. Kami akan segera mengevaluasi hal ini, agar pengelolaan ke depan lebih tertib dan resmi,” katanya.
Saat ini, Dishub tengah menyusun aturan teknis sebagai turunan Perda Nomor 10 Tahun 2016, termasuk penerapan sistem pembayaran non-tunai.
“Kami ingin CFN yang menjadi ikon Lombok Tengah juga memberikan kontribusi PAD yang jelas,” ujarnya.
Langkah tersebut mendapat dukungan DPRD Loteng. Ketua Komisi II DPRD Loteng Ferdian Elmansyah mengatakan, pihaknya mendorong penerapan pembayaran digital untuk meminimalkan kebocoran PAD.
“Kami terus mendorong pembayaran digital sebagai solusi konkret meminimalisir kebocoran PAD,” katanya.
Baca Juga: Pendidikan Nasional; KHD dan MBG?
Dalam pelaksanaannya, Bank NTB Syariah akan menjadi mitra utama yang bekerja sama dengan sejumlah e-commerce untuk memudahkan akses pembayaran bagi masyarakat.
Selain sistem pembayaran, Ferdi menekankan pentingnya akurasi data melalui bantuan teknologi.
Sebagai langkah awal, DPRD mengusulkan uji coba di beberapa titik strategis dari total 52 lokasi potensial.
“Kita mulai dari dua atau tiga titik sebagai percontohan,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida