LombokPost — Rencana operasional pesawat air atau seaplane di kawasan Bendungan Batujai, Lombok Tengah mulai memantik gejolak di tingkat akar rumput.
Puluhan nelayan yang menggantungkan hidup di bendungan tersebut secara tegas mendeklarasikan penolakan terhadap proyek yang dinilai senyap dan tertutup itu.
Suasana di lingkar bendungan pada Rabu (1/7) sore sempat memanas. Perwakilan nelayan dari tujuh dusun terdampak berkumpul menyuarakan keresahan. Mereka menilai pemerintah dan pihak terkait menutup mata terhadap nasib perut masyarakat bawah.
Baca Juga: Pembangunan Dermaga Seaplane Batujai Molor
Ketua Pokmar Pade Angen sekaligus Ketua Nelayan Karang Baru Barat, Beni Kuspandi menegaskan, aksi ini bukan bentuk sikap anti-pembangunan. Melainkan bentuk kekecewaan mendalam atas nihilnya sosialisasi dari pengambil kebijakan.
“Bukannya kita menolak pembangunan, tapi sosialisasinya tidak ada sama sekali. Kami tolak caranya pemerintah yang seolah-olah menganggap kami tidak ada. Padahal kami menggantungkan hidup di bendungan ini,” cetus Beni.
Beni khawatir jika proyek ini dipaksakan tanpa ruang dialog, akses nelayan untuk mencari nafkah akan terputus total. Menurutnya, simpang siur informasi di tengah masyarakat justru memicu kecurigaan.
Baca Juga: Wabup Loteng Sebut Pinjaman Rp 200 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak
“Kami hanya mendengar kabar burung saja soal pembangunan ini. Kalau bisa, ayo duduk bersama, berbicara bagaimana nasib kami sebagai nelayan ke depan,” tuntutnya.
Kecurigaan warga bukan tanpa alasan. Akbar Tanjung, tokoh pemuda asal Dusun Tepak, Desa Penujak, membeberkan bahwa pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) sebelumnya sempat turun ke lapangan untuk meminta identitas para nelayan.
Anehnya, pengumpulan data itu dilakukan tanpa penjelasan yang transparan.
“Pihak BWS tidak memberi penjelasan detail apa alasannya mengambil data nelayan. Masyarakat bingung. Tiba-tiba sekarang muncul kabar bendungan mau dijadikan lokasi operasional seaplane,” ungkap Akbar kesal.
Baca Juga: Pathul-Nursiah Mau Berutang Lagi, DPRD Wanti-wanti Masih Ada Sisa Utang Rp 113 Miliar
Akbar mengingatkan pemerintah agar tidak main tabrak dalam mengeksekusi proyek. Jika rencana tersebut tetap dipaksakan berjalan, hak-hak ekonomi warga lingkar bendungan wajib dijamin.
“Jika memang proyek ini berlanjut, pertama kami minta kompensasi. Kedua, berikan kami peluang pekerjaan, seperti apa mekanismenya nanti? Tolong pihak terkait turun, temui masyarakat dan duduk bareng cari solusi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, riak penolakan di lingkar bendungan masih tertahan. Ratusan kepala keluarga dari tujuh dusun terdampak kini memilih bersikap siaga, menunggu iktikad baik dari pemkab Lombok Tengah, Pemprov NTB, maupun pihak BWS untuk membuka ruang dialog terbuka.
Editor : Akbar Sirinawa