LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendorong percepatan penetapan Desa Wisata Sade sebagai desa adat sekaligus cagar budaya. Langkah ini dinilai krusial agar perlindungan terhadap warisan sejarah dan nilai peradaban masyarakat lokal memiliki payung hukum yang kuat, tak sekadar berstatus sebagai destinasi wisata.
Selama ini, banyak pihak berasumsi bahwa Sade sudah terdaftar resmi sebagai desa adat. Padahal, pengakuan secara formal dari pemerintah daerah belum pernah diterbitkan.
“Banyak yang tidak tahu bahwa Sade ini adalah desa adat, namun belum pernah ditetapkan secara resmi. Hanya pernah ditetapkan sebagai desa wisata, sedangkan pengakuan desa adat itu belum pernah secara formil,” tegas gubernur dalam pidato Ritual Nyemulak di Desa Wisata Sade, Dusun Sade, Rembitan, Pujut, Loteng, Rabu (3/9).
Baca Juga: Kembali Bangkit, Ritual Nyemulaq Segera Awali Pemulihan Desa Wisata Sade
Untuk mengawal proses pemulihan dan rekonstruksi Sade pascabencana secara transparan, Pemprov NTB akan segera membentuk kelompok kerja (pokja) atau satgas khusus. Satgas ini bertugas mengelola rekening bersama tunggal agar seluruh donasi dari para donatur dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
“Semakin banyak pihak yang ingin membantu pemulihan Sade. Dengan adanya akun tunggal, semua bantuan yang masuk terkumpul secara transparan untuk membiayai proses rekonstruksi,” ujarnya.
Di sisi lain, pembangunan museum semipermanen yang dilengkapi fasilitas anjungan diprioritaskan agar roda ekonomi dan aktivitas budaya warga setempat tetap berputar. Keberadaan anjungan memungkinkan wisatawan tetap dapat menikmati keindahan rumah adat Sade dari kejauhan tanpa mengganggu area yang sedang ditutup total untuk proses pemugaran.
Baca Juga: Wamen PKP Sebut Rekonstruksi Sade Jangan Asal Jadi
Proses rekonstruksi Desa Wisata Sade tidak sekadar berfokus pada perbaikan fisik bangunan, melainkan mengembalikan nilai-nilai awal sejarah dan peradabannya. Gubernur menekankan, wisatawan yang berkunjung ke Sade ingin menyaksikan deretan bangunan lama yang sarat cerita masa lalu, ritual adat, dan kearifan lokal.
“Kita bukan hanya merekonstruksi bangunan, melainkan sedang merekonstruksi sejarah dan peradaban. Sebab itu, proses ini tidak hanya membutuhkan ahli arsitektur dan teknik sipil, tetapi juga melibatkan pakar kehutanan hingga ahli kesehatan masyarakat untuk memastikan sistem sanitasi tradisional yang tetap sehat,” jelasnya.
Langkah komprehensif ini diharapkan dapat menjaga keaslian Desa Wisata Sade sebagai warisan budaya bernilai tinggi yang bertahan hingga puluhan tahun mendatang.
“Kita membangun ini bukan untuk tiap tahun, melainkan untuk diwariskan hingga 30 sampai 40 tahun ke depan. Jadi, mari kita bangun dengan benar sekalian,” pungkasnya.
Asisten II Setda NTB Lalu Moh Faozal menambahkan, desain rekonstruksi Desa Wisata Sade sudah rampung dikerjakan Universitas Mataram (Unram), namun belum dapat dipublikasikan pemerintah. Pemerintah masih membutuhkan waktu karena desain itu harus didiskusikan dengan pemerintah pusat lintas kementerian.
“Sebagian desain ini sudah selesai, rumah tani sudah ada, masjid sudah ada, museum dan Sekenem sudah ada. Semua kembali sesuai before after,” katanya.
Baca Juga: Menenun Asa di Desa Wisata Sade Rembitan, Perempuan Sade Menunggu Sesek Kembali Memutar Roda Ekonomi
Apa yang diinstruksikan gubernur, kata Faozal, akan secepatnya dilakukan, termasuk kepastian status Desa Wisata Sade menjadi desa adat dan cagar budaya. “Secepatnya harus masuk, karena Kementerian Kebudayaan sedang mencari pola untuk diselesaikan,” singkatnya.
Langkah kolaboratif ini mendapat apresiasi penuh Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri. Dia menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang ikut terlibat aktif dalam perencanaan serta proses rekonstruksi Desa Sade.
Baca Juga: Merger Batal, SMPN 5 Praya Timur Diprioritaskan Direhab
Bupati Loteng pun berharap proses penetapan kelembagaan dan legalitas Sade dapat segera terealisasi. “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari seluruh pihak. Kami berharap Sade bisa secepatnya ditetapkan secara resmi sebagai desa adat demi menjaga kelestarian budaya Sasak untuk generasi mendatang,” harapnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post