LombokPost - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akan melunasi utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya secara bertahap. Diketahui, utang RSUD kepada pihak ketiga mencapai sekitar Rp 23 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng Lalu Firman Wijaya menjelaskan, pembayaran utang secara bertahap itu mempertimbangkan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.
Namun, sebelum skema pembayaran dieksekusi, Pemkab Loteng akan memprioritaskan audit menyeluruh terlebih dahulu. Audit itu penting untuk memastikan keabsahan nominal tagihan sehingga tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari.
Baca Juga: Siapkan Rp 5 Miliar untuk Lahan Parkir RSUD Praya
“Barangnya (utang RSUD Praya, red) akan diaudit terlebih dahulu. Baru akan dieksekusi proses pembayarannya,” tegas Firman, Senin (7/9).
Langkah intervensi pemkab ini guna menjamin ketersediaan obat-obatan serta bahan habis pakai (BHP) di RSUD Praya. Mayoritas utang yang membelit rumah sakit milik daerah itu berasal dari tagihan vendor penyedia obat dan BHP yang belum terselesaikan.
“Jika dibiarkan, hawatir akan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan Masyarakat,” terangnya.
Baca Juga: TPI Selong Belanak Berubah Jadi Vila, Aset Pemkab Loteng Diduga Diserobot Perusahaan?
Mengenai status RSUD Praya yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Firman menegaskan bahwa intervensi Pemkab Loteng telah memiliki kajian dan skema hukum yang jelas.
“Ada skemanya. Sehingga intervensi ini tidak menyalahi aturan karena RSUD Praya juga milik pemerintah daerah,” ujar mantan Kepala Dinas PUPR Loteng ini.
Firman menambahkan, beban utang RSUD Praya sebenarnya sudah jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara mandiri, manajemen RSUD Praya dinilai mulai mampu mereduksi beban finansialnya.
“Namun, kami (Pemkab Loteng, red) memilih mengambil langkah percepatan agar sisa utang dapat dituntaskan secara menyeluruh,” singkatnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan Berita Lombok Post