TALIWANG-Seperti sejumlah kabupaten/kota lainnya, Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipotong pemerintah pusat. Biasanya KSB mendapatkan DAU Rp 30 miliar. Namun karena adanya pemotongan tersebut, KSB hanya menerima Rp 19 miliar atau sekitar 65 persen.
“Pemotongan ini sebenarnya bukan karena ada masalah di kita, tapi ini lebih pada adanya miskomunikasi terkait dengan beberapa aturan,” jelas Sekretaris Bappeda dan Litbang KSB Mars Anugerahinsyah, kemarin.
Rin demikian pejabat muda ini disapa menegaskan, terhadap pemotongan tersebut Kementerian Keuangan akan melakukan pengecekan ulang. Terutama terkait rincian anggaran yang difokuskan untuk penanganan covid-19.
“Sampai saat ini masih ada salah persepsi antara PMK Nomor 35 dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dan Mendagri,” paparnya.
Ia menegaskan, terkait hal ini bupati dan ketua DPRD sudah melayangkan surat ke menkeu. Surat tersebut menjelaskan kondisi di KSB.
“Karena kita tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk menjelaskan, karenanya kita hanya bisa melalui surat,” akunya.
Ia optimis, setelah surat tersebut diterima menkeu, pemerintah pusat akan memahami kondisi yang dialami daerah. Sehingga diharapkan sisa kekurangan DAU akan segera dikirim.
Khusus untuk kabupaten di Pulau Sumbawa, Rin menyebut hanya Kabupaten Sumbawa yang DAU-nya ditransfer 100 persen. Karena Kabupaten Sumbawa melakukan pemotongan anggaran untuk semua kegiatan selain yang sudah direalisasikan.
“Kalau kitakan tidak, kita koordinasikan dulu dengan SKPD. Dan yang jelas terkait hal itu, saat ini sedang dilakukan komunikasi kembali antara dua pemerintah, yaitu pemerintah daerah dan pusat,” tambahnya. (far/r4)
Editor : Administrator