”Dua kementerian ini nantinya akan membagi tugas dalam hal penanganan. Termasuk pemerintah daerah,’’ kata Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin.
Menurutnya penataan Danau Lebo Taliwang sangat penting. Tetapi selama ini terhalang kewenangan. Karena penataan danau tersebut menjadi ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian PUPR.
’’Kalau pertanyaannya kenapa sejak dulu tidak ditata, karena memang kita harus koordinasikan dulu dengan pusat. Ranahnya di sana,’’ tegas Fud.
Pemda KSB pun secara khusus memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penataan Danau Lebo Taliwang. ’’Kita jadwalkan MoU pada puncak Harlah ke-19 KSB. Ini sedang kita finalkan,’’ ujarnya.
Penataan danau ini memiliki keterkaitan dengan beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan kementerian. Termasuk penataan sabuk pengaman danau yang sebelumnya sempat digarap Kementerian PUPR. ’’Nanti juga mencakup bagaimana penataan di dalam danau itu sendiri. Akan ada manfaatnya untuk nelayan kita,’’ jelas Fud.
Soal lahan yang diklaim masyarakat, Wabup tidak menampik. Dia mengaku, tidak sedikit lahan di bantaran Danau Lebo Taliwang sudah dikuasai masyarakat. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri ketika pemerintah ingin penataan dan pemasangan sabuk pengamanan danau. ’’Kita imbau masyarakat ini supaya bisa mengerti dengan kewenangan dan aturan yang ada. Ini penting, agar ke depan upaya penataan ini bisa maksimal,’’ tambahnya. (far/r8) Editor : Administrator