LombokPost-Pemkot Bima akan menata keberadaan pedagang kaki lima. Terutama mereka yang berjualan di tempat terlarang.
Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin dan Wakil Wali Kota Feri Sofiyan mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Bima. Mereka menyatukan persepsi dan kolaborasi mewujudkan program kerja ke depannya.
"Kota Bima ini kecil, butuh satu hingga dua jam kita keliling sudah mengetahui permasalahan dan kebutuhan kota ini," kata Aji Man, sapaan akrab wali kota, Senin (17/3).
Baca Juga: PT Lombok Mulia Jaya Salurkan CSR Atasi Stunting di Batunyala Loteng
Dia meminta camat dan lurah untuk memperkuat koordinasi. Jangan ada lagi persoalan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kelurahan. "Ke depan ini saya minta apapun masalah kota ini mampu kita selesaikan," tegasnya
Wali Kota juga menyoroti kekurangan personel kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 50 orang. Dia memerintahkan BKPSDM untuk menyisir tenaga PPPK di tiap dinas untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga kebersihan dan Satpol PP. "Bantu saya dan Wakil Wali Kota, dari sekarang mulai bekerja. Jangan ada lagi kata saya tidak tahu, jangan tunggu perintah, kerja sesuai job masing-masing," perintah Aji Man.
Pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat yang bukan seharusnya tak luput dari sorotan. Dia meminta Dinas Koperindag untuk melakukan pendataan dan pemetaan bagi PKL pada sembilan titik yang ada saat ini. Menurutnya, perlu adanya sentra pedagang kaki lima agar tidak semrawut seperti saat ini.
Baca Juga: Ketua Gerindra Mataram: Percepatan Pelantikan CASN Bukti Presiden Mendengar Rakyat
"Pedagang kaki lima diatur waktu mereka berjualan. Usai lebaran kita tertibkan semua," tegasnya lagi.
"Setelah puasa kita keroyok sama-sama menata PKL ini, kita tertibkan semuanya. Kita tidak melarang saudara kita berjualan, tapi ada tempatnya," tambah dia. (gun/r5)
Editor : Jelo Sangaji