Komitmen ini membawa angin segar bagi 14.077 pegawai non ASN yang mengabdi di Pemerintahan Kabupaten Bima yang kini tengah harap cemas soal nasib apakah kelak lulus sebagai pegawai PPPK Paruh Waktu.
Sebaliknya, apresiasi disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Rafidin S,Sos tentang komitmen Bupati Bima yang akan memperjuangkan nasib para honorer yang bekerja di Pemkab Bima tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima ini menilai, kepastian tentang nasib 14.077 PPPK Paruh Waktu nampaknya menjadi salah satu tugas penting bagi Bupati Bima, Ady Mahyudi dan juga Wakil Bupati Bima, H.Irfan.
"Artinya Bupati dan Wabup akan memperjuangkan sampai lolos semua dalam seleksi PPPK paruh waktu Tahun 2025 ini," tegas Rafidin.
Rafidin percaya, perjuangan keras Bupati dan Wabup dalam memperjuangkan kelulusan PPPK Paruh Waktu akan mendapat dukungan berbagai kalangan, termasuk semua wakil rakyat Kabupaten Bima.
Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima yang berlatar belakang Wartawan ini pun mengajak masyarakat untuk mendukung dan mendo’akan Bupati-Wabup yang tengah memperjuangkan nasib sebanyak 14.077 PPPK Paruh Waktu.
“Mari kita sama-sama mendukung dan mendo’akan Bupati-Wabup, sehingga perjuangan keras beliau-beliau agar 14.077 honorer yang diusulkan ke Pusat dapat lolos/diangkat menjadi PPPK paruh waktu tahun ini,” ajak Rafidin.
Anggota Dewan Dapil III ini pun optimis jika perjuangan Bupati-Wabup terkait nasib 14.077 honorer akan terwujud sesuai yang diharapkan. Pemerintah Daerah pun harus jeli melihat peluang, terutama yang berkaitan dengan formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, baik BKN maupun Menpan-RB.
“Saya yakin Bupati dan Wabup akan berbuat secara maksimal, agar 14.077 tenaga honor non ASN yang belum lulus PPPK Penuh Waktu akan diperjuangkan lolos semua pada seleksi PPPK Paruh Waktu,” yakin Rafidin.
Rafidin juga menegaskan, perjuangan Bupati-Wabup ini bukan atas dan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Apalagi sampai mengharapkan imbalan, karena ia yakin jihad kelulusan PPPK Paruh Waktu ini murni perjuangan ikhlas pemerintahan Ady-Irfan.
“Perlu saya tegaskan, ini murni perjuangan ikhlas Bupati dan Wabup, jadi bukan karena ada kepentingan ini dan itu, apalagi yang mengarah pada persoalan uang mahar sebagai imbalan dari perjuangan,” tegas Rafidin.
Itu sebabnya, jika ada oknum yang memanfaatkan momen ini untuk mencari uang dengan meminta sejumlah uang pada calon PPPK paruh waktu, Rafidin menghimbau untuk tidak mempercayainya. Bila perlu laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Jangan percaya, siapapun itu apalagi sampai meminta uang 10 hingga 30 juta. Sebab pengangkatan PPPK paruh waktu tidak menggunakan uang sepersen pun,” himbau Rafidin.
Editor : Siti Aeny Maryam