LombokPost-Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Amar Nurmansyah menegaskan keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) KSB tahun 2025 senilai Rp 1,1 triliun menjadi senjata ampuh Pemda KSB menghadapi kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer pusat ke daerah.
Dengan Silpa ini, Pemda KSB masih aman dan mampu melaksanakan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. ''Sejak tahun 2021 Pemda KSB mulai menata manajemen fiskal secara sistematis,'' katanya.
Hal Ini tercermin dari tren peningkatan Silpa yang terus terkendali, yakni dari sekitar Rp 200 miliar pada 2021, meningkat menjadi Rp 400 miliar pada 2022, Rp 600 miliar pada 2023, hingga mencapai Rp 966,6 miliar pada 2025 dari total Silpa sekitar Rp 1,1 triliun.
''Langkah kehati-hatian ini terbukti memberikan dampak nyata pada tahun 2026. Di tengah adanya kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, APBD Kabupaten Sumbawa Barat tetap mampu bergerak stabil,'' kata Amar, Minggu (5/4).
Baca Juga: Bupati KSB Minta ASN Disiplin Lapor Harta Kekayaan
Amar mengaku, Pemda KSB terus komitmen dalam menjaga stabilitas keuangan daerah melalui pengelolaan fiskal yang terencana dan berkelanjutan. ''Silpa ini bukan sekadar sisa anggaran, melainkan hasil dari pengelolaan keuangan yang cermat, efisiensi belanja serta optimalisasi pendapatan daerah,'' tegasnya.
Amar menyebut, pengendalian fiskal daerah tidak hanya dilakukan dalam satu tahun anggaran. ''Ini harus direncanakan jauh sebelumnya guna memastikan keberlanjutan pembangunan,'' katanya.
Mantan Sekda KSB ini menjelaskan, APBD KSB masih didominasi oleh dana transfer pusat mencapai 80 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di kisaran 15 sampai 20 persen. Karena masih bergantung pada dana transfer pusat, membuat Pemda KSB lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, terutama dalam menghadapi fluktuasi pendapatan dari sektor strategis seperti pertambangan.
Baca Juga: Poto Tano Dijadikan Lumbung Hortikultura, Bupati KSB Panen Perdana Melon Hidroponik
Kestabilan APBD KSB ini tidak lepas perencanaan yang disiplin. Pemda KSB tidak ingin belanja besar di satu tahun, tetapi kemudian kesulitan di tahun berikutnya. ''Ini prinsip yang kita anut. Kehati-hatian dalam membelanjakan APBD agar tetap stabil ketika ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat,'' akunya.
Amar juga menyampaikan keberhasilan daerah dalam menjaga proporsi belanja pegawai tetap efisien. Dengan total APBD tahun 2026 sebesar Rp 2,2 triliun, belanja pegawai masih dapat dijaga di bawah 30 persen, angka ini menjadi belanja pegawai terendah se Provinsi NTB. ''Bandingkan beberapa daerah lain yang telah mencapai lebih dari 50 persen untuk belanja pegawainya,'' ingatnya.
Keberadaan Silpa, lanjutnya, turut membantu menjaga keseimbangan keuangan. Terutama setelah adanya penambahan belanja akibat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ''Tanpa dukungan Silpa komposisi belanja pegawai berpotensi meningkat signifikan,'' paparnya.
Meski demikian, bupati menegaskan penggunaan Silpa tidak dilakukan secara sembarangan. Pemanfaatannya tetap harus melalui mekanisme resmi, yakni melalui APBD perubahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Silpa bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk dikelola secara bijak demi kepentingan masyarakat,'' tegasnya lagi.
Baca Juga: Lima Anggota Dewan KSB Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Alsintan
Bupati menambahkan, tantangan ke depan bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi bagaimana setiap program pembangunan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. ''Ke depan, program kita tidak hanya berbasis output, tetapi harus berbasis outcome. Bagaimana kita benar-benar bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,'' tambahnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB Dedy Damhudi menjelaskan, Capaian kinerja APBD tahun anggaran 2025 menunjukkan hasil positif, baik dari sisi pendapatan maupun realisasi belanja. ''SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp 1,14 triliun. SiLPA atas belanja sebesar Rp 176,8 miliar dan SiLPA atas pelampauan target pendapatan sebesar Rp 966,6 miliar,'' jelas dia.
Dedy menegaskan, Pemda KSB terus berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. ''Hal ini tercermin dari capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan hasil positif, baik dari sisi pendapatan maupun realisasi belanja,'' paparnya.
Berdasarkan data keuangan daerah, total belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2,236 triliun dengan realisasi serapan anggaran mencapai 92,09 persen atau sebesar Rp 2,059 triliun. ''Sisa belanja 7,91 persen atau sebesar Rp 176,8 miliar,'' katanya.
Dedy menyebut, pendapatan daerah tahun anggaran 2025 terealisasi melampaui target dengan capaian sebesar 150,48 persen atau sebesar Rp 2,881 triliun dari target pendapatan daerah sebesar Rp 1,915 triliun. ''Tahun 2025 pendapatan kita melampaui target,'' sebutnya.
Dia menegaskan, dana yang tercatat sebagai SiLPA tersebut tetap menjadi bagian dari kapasitas fiskal daerah dan akan dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Terutama mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat. ''Masih banyak program yang akan kita laksanakan. Tentu semuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,'' tambahnya. (far/r5)
Editor : Jelo Sangaji