LombokPost – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan FPRB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar diseminasi hasil kajian ketangguhan pulau-pulau kecil pada Kamis (21/5).
Langkah strategis ini diambil guna memperkuat sistem mitigasi bencana dan keselamatan mandiri masyarakat di wilayah kepulauan terluar, sekaligus menjaga iklim investasi pariwisata agar tetap aman dan kondusif.
Kajian komprehensif yang telah rampung ini mengambil lokus di tiga pulau kecil strategis di Kabupaten Sumbawa, yaitu Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo. Output dari hasil kajian tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan afirmasi berbasis karakteristik kepulauan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Transformasi Paradigma Pembangunan Berbasis Kepulauan
Ketua FPRB NTB, Rahmat Sabani, mengungkapkan bahwa Provinsi NTB memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus rentan.
Dari total 281 pulau kecil yang tersebar di NTB, sebanyak 38 pulau di antaranya telah berpenghuni dan menyimpan risiko kebencanaan yang cukup tinggi.
NTB ini termasuk kawasan pulau kecil yang rawan bencana.
”Oleh karena itu, pola pembangunan daerah sudah saatnya berbasis pada karakteristik pulau kecil guna menyelamatkan penduduk di garda terdepan," ujar Rahmat Sabani.
Aspirasi mengenai pentingnya paradigma baru ini direspons positif oleh pemerintah daerah dengan mulai diakomodasikannya isu ketangguhan pulau kecil ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Baca Juga: Pemkab Lombok Timur Siapkan Rp 10 Miliar untuk Mitigasi Bencana
FPRB NTB sendiri telah menginisiasi kajian ini sejak tahun 2023, dimulai dari kawasan tiga gili di Kabupaten Lombok Utara (Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno), sebelum akhirnya dilanjutkan sejak tahun 2025 di wilayah Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo di Sumbawa.
Menjaga Citra Pariwisata Kelas Dunia di Kawasan SAMOTA
Rahmat Sabani menggarisbawahi bahwa aspek keselamatan di pulau-pulau kecil berkaitan erat dengan sektor ekonomi andalan Sumbawa, yaitu pariwisata.
Pulau-pulau yang menjadi objek kajian ini merupakan bagian dari lanskap strategis kawasan SAMOTA (Saleh, Moyo, Tambora) yang saat ini tengah didorong intensif oleh pemerintah menjadi kawasan pariwisata kelas dunia.
Statusnya sebagai destinasi global menjadikan isu kesiapsiagaan bencana menjadi sangat sensitif karena langsung memengaruhi citra pariwisata daerah di mata internasional.
Senada dengan hal itu, Kepala Desa Labuan Aji di Pulau Moyo, Sofyan, berharap rekomendasi dokumen ini mewujud dalam aksi nyata yang mampu mentransformasikan masyarakat menjadi entitas yang tangguh secara multidimensi, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kebencanaan.
Dari sisi penanganan darurat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, mengakui faktor geografis dan jarak tempuh laut yang jauh menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen menjadikan dokumen ini sebagai pijakan menyusun kebijakan berwawasan kebencanaan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan penguatan kapasitas masyarakat lokal agar mampu mandiri di saat kritis (golden time).
Komitmen Bupati: Keselamatan Adalah Jualan Utama Pariwisata
Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, dalam sambutannya menegaskan bahwa jaminan keselamatan warga dan wisatawan di pulau-pulau kecil selalu menjadi prioritas utama. Mengingat kendala geografis yang membuat mobilisasi tim bantuan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan di daratan utama, penguatan kapasitas mandiri komunitas menjadi harga mati.
Bupati juga mengaitkan erat aspek keselamatan kebencanaan dengan keberlanjutan industri pariwisata yang tengah menggeliat di Sumbawa.
"Ketika kita ingin mengembangkan pariwisata di pulau kecil, keselamatan secara menyeluruh tidak boleh diabaikan. Isu keselamatan ini adalah jualan utama dan menjadi pertimbangan paling mendasar bagi wisatawan sebelum berkunjung," tegas Bupati Syarafuddin Jarot.
Menutup arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah terkait untuk menjadikan dokumen kajian FPRB ini sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program kerja sektoral. Bupati meminta agar implementasi di lapangan segera diwujudkan secara visual dan praktis, mulai dari pelatihan berkala, pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi yang jelas, hingga penyediaan informasi kebencanaan berbasis komunitas.
Editor : Redaksi Lombok Post Online