LombokPost-Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka meminta penambahan kouta gas elpiji subdisi 3 kilogram (Kg).
''Ini termasuk yang kita bahas dan rapatkan dengan DPRD, supaya jatah gas subsidi 3 kilogram untuk KSB dapat ditambah,'' kata Kepala Disperindagkop KSB Suryaman dihubungi Lombok Post, Senin (3/8/).
Jatah gas subsidi untuk masyarakat miskin KSB tahun ini berkurang dan jauh dari kebutuhan riil masyarakat. ''Tahun 2025 kita dapat jatah sekitar 3.311 metrik ton, sekarang turun menjadi 3.112 metrik ton.
Baca Juga: Revisi Perda RTRW, Pemkab KSB Siapkan Tata Ruang Baru untuk Dukung Investasi
Ada sekitar 199 metrik ton pengurangannya. Pengurangan ini disebabkan karena ada kebijakan dari pusat,'' sebutnya.
Jika dihitung dalam satuan tabung, lanjut dia, jatah masyarakat KSB tahun 2025 lalu sekitar 63 ribu tabung. Karena terjadi pengurangan, otomatis jumlah tabung yang didistribusikan ke masyarakat pun berkurang.
''Satu saja solusinya ini, kita akan surati Kementerian ESDM. Tanpa ada penambahan, jatah tabung subsidi untuk masyarakat tetap akan kurang,'' akunya.
Mamang sapaan akrabnya mengakui, pengurangan tersebut otomatis berdampak pada distribusi di tingkat lapangan. Sementara, sebagian besar masyarakat KSB masih sangat bergantung pada tabung subdisi.
Baca Juga: Inspektorat Diminta Audit Dana Hibah KONI KSB Rp 9 Miliar
Dia menerangkan, untuk mengatasi persoalan ini berbagai langkah telah dilakukan pemerintah. Termasuk meminta agar para ASN tidak menggunakan gas bersubsidi. Terbaru, pemerintah bersama instansi terkait bahkan membentuk satgas khusus untuk mengawasi persoalan ini.
''Itupun belum bisa juga mengatasi masalah kelangkaan gas subsidi ini. Sudah langkah, malah di beberapa tempat di jual di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Inilah masalahnya di lapangan,'' tandasnya.
Selain terus mengawasi penyaluran gas subsidi, dia berharap permintaan penambahan jatah gas nersubsidi ini bisa direalisasikan pemerintah pusat tahun depan. ''Tahun 2027 kita harap ada penambahan dan ini juga menjadi atensi kita bersama dengan DPRD Sumbawa Barat,'' janjinya.
Mantan Kabag Prokopim Setda KSB ini meminta masyarakat dapat memahami kondisi tersebut. Kelangkaan gas subdisi ini bukan semata-mata karena adanya permainan dari pihak tertentu, tapi lebih dikarenakan jatah untuk KSB memang dikurangi dari pusat.
''Pemerintah terus berupaya memberikan yang terbaik. Berbagai langkah sudah kita lakukan, tapi satu-satunya cara tentunya dengan meminta penambahan kuoata,'' tambahnya lagi.
Editor : Jelo SangajiSumber : Lombok Post