LombokPost-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB sedang mengaudit pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Lembaga auditor itu mengorek anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, maupun bantuan masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan Pemda KSB tahun 2025 hingga semester pertama tahun 2026.
Kabarnya, audit kinerja tersebut akan berlangsung selama 40 hari ke depan. Tim audit sudah mulai memeriksa penggunaan anggaran sejak 18 Agustus dan berakhir hingga 29 September nanti.
Baca Juga: Program Kartu Sumbawa Barat Maju Perumahan, Sasar 400 Rumah Warga Miskin Ekstrem
Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB Agus tidak membantah adanya audit oleh BPK. Dia menegaskan, audit kinerja tersebut merupakan hal biasa guna memastikan semua program yang dilaksanakan di bidang pendidikan berjalan baik sesuai aturan. ''Audit ini hal biasa,'' katanya, Senin (7/9).
Agus mengakui, audit tersebut hanya dilakukan untuk Dikbud KSB. ''Namanya juga audit pengelolaan dana pendidikan, tentunya hanya untuk Dikbud saja,'' paparnya.
Selain pengelolaan anggaran yang ada di Dikbud, audit tersebut juga termasuk pengelolaan anggaran ke sekolah. ''Termasuk juga bantuan masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan,'' paparnya.
Dia menambahkan, program yang diaudit ini tidak hanya bersumber dari APBD KSB, tetapi mencakup pula dana bantuan operasional satuan pendidikan (BSOP) yang bersumber dari APBN. ''Intinya yang menyangkut pendidikan, baik itu melalui APBD Pemda KSB maupun APBN,'' ungkapnya.
Dia pun berharap, sekolah-sekolah yang nantinya akan dilakukan audit oleh BPK ini kooperatif,memberikan semua data yang dibutuhkan selama pemeriksaan. ''Ini juga sudah kita sampaikan langsung kepada masing-masing kepala sekolah. Apa yang dibutuhkan selama audit untuk dipenuhi,'' tambahnya.
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post