LombokPost - Jika tanah adalah ibu, maka di Lombok abad ke-18, sang ibu tak lagi melindungi semua anaknya dengan adil.
Ia lebih dulu menyusui para bangsawan, lalu menyisakan sisa-sisa panen untuk rakyat kecil.
Di tanah inilah, sistem kekuasaan dan kepemilikan kerajaan Bali menjelma menjadi mesin yang tak terlihat, tapi tajam mengiris lapisan masyarakat Sasak hingga ke akar.
Kisah ini bukan tentang perang, tapi tentang siapa yang boleh menggenggam cangkul, dan siapa yang boleh memerintah dari balik puri.
Triwangsa: Tiga Tingkat di Atas Langit Sasak
Ketika Bali menguasai Lombok secara penuh menjelang akhir abad ke-18, struktur masyarakat tidak lagi berjalan setara.
Sistem pemerintahan dan kekuasaan lokal diambil alih oleh triwangsa—tiga kasta utama Bali yang terdiri dari para raja, bangsawan (perwangsa), dan pemuka adat/rohaniwan.
Di bawah mereka: para punggawa, pedanda, sedahan, dan pejabat-pejabat yang seluruhnya berasal dari golongan ini.
Rakyat Sasak? Hanya bisa melihat dari luar pagar puri.
"Triwangsa… telah menjadi golongan penguasa satu-satunya atas Lombok,” ungkap Alfons Van Der Kraan dalam bukunya LOMBOK: Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870-1940
Di Lombok Barat, hubungan antara Bali dan Sasak berjalan relatif damai. Mereka bertani bersama, mengelola air bersama dalam sistem subak, bahkan kawin campur sudah jadi hal biasa.
Tapi di Lombok Timur, ceritanya berbeda. Hubungan itu berubah menjadi dingin, formal, dan penuh kecurigaan.
Para aristokrat Sasak yang tetap memegang Islam Waktu Lima sering dianggap “tidak loyal”, bahkan disebut pembangkang oleh elit Bali.
Masyarakat Waktu Telu yang lebih terbuka pada akulturasi bisa hidup berdampingan, tapi masyarakat Waktu Lima? Mereka menjaga jarak—dan mulai melihat perwangsa bukan lagi sebagai pemimpin alami, tapi alat kekuasaan asing.
Tanah Bukan Milik Siapa-siapa… Kecuali Para Bangsawan
Salah satu senjata paling ampuh Bali dalam mempertahankan kekuasaan bukanlah keris atau pasukan, melainkan hak milik atas tanah.
Menurut catatan kolonial dan telaah Van Vollenhoven, sistem tanah di Lombok dibagi menjadi tiga kelas sosial:
1. Perwangsa (aristokrasi): pemilik tanah utama yang punya kuasa absolut.
2. Kaula: petani ‘bebas’ yang masih memiliki sebidang tanah namun tetap tunduk pada desa.
3. Panjak: buruh tani yang tidak punya tanah dan bekerja di ladang orang lain.
Sistem ini meniru struktur Bali, tapi di tanah Sasak yang sebelumnya punya sistem kolektif, ini adalah guncangan besar.
Petani tidak lagi bebas menentukan hidupnya. Bahkan sistem tanah bersama (beschikkingsrecht) membatasi ruang gerak mereka.
Pembatasan Tersembunyi: Wewenang dan Ketakutan
Dalam sistem beschikkingsrecht, tanah desa bukan milik individu. Ia hanya bisa digunakan, bukan dimiliki.
Dan hak guna itu bisa dicabut kapan saja, jika:
“(1) Tanahnya dibutuhkan untuk kepentingan umum.”
“(2) Ia lalai dalam tugasnya kepada desa.”
“(3) Ia memindahkan tanahnya kepada orang luar desa.”
Artinya, seorang petani bisa kehilangan tanah hanya karena tidak hadir gotong royong atau karena dianggap tidak patuh oleh pejabat desa.
Sementara itu, para bangsawan Bali yang memiliki tanah pribadi tidak terikat pada aturan itu.
Mereka bebas menjual, menggadaikan, menyewakan, atau bahkan menelantarkan tanahnya, asalkan tetap membayar upeti.
Tanah menjadi alat kontrol.
Seorang pemuda Sasak bisa kehilangan ladangnya karena telat bayar pajak, sementara bangsawan bisa menambah luas wilayahnya hanya dengan membayar pengawas desa.
Panjak: Perbudakan yang Tidak Dinamai
Mari kita lihat lebih dalam pada nasib kaum panjak—buruh tani di sistem ini.
Mereka bekerja di sawah milik perwangsa atau kaula tanpa punya hak milik.
Bayaran mereka bisa berupa sekepal beras atau sekadar izin tetap tinggal di desa. Anak-anak mereka lahir dan tumbuh tanpa harapan memiliki tanah sendiri.
Mereka bebas, tapi sebenarnya terperangkap dalam sistem perbudakan terselubung.
Di banyak desa, posisi panjak diwariskan. Seorang anak panjak akan otomatis menjadi panjak juga.
Ia tidak bisa menikah dengan bebas, pindah ke desa lain, atau meninggalkan sistem tanpa kehilangan rumah dan komunitasnya.
Sementara itu, para perwangsa hidup nyaman di puri, rumah besar berdinding batu, dikelilingi prajurit dan pemungut pajak.
“Kira-kira 50 punggawa mempertahankan kekuasaan Bali dari puri mereka yang berbenteng, dikelilingi oleh para penjaga bersenjata…”
Baca Juga: Tampilkan Kesenian Genggong hingga Erni Sasak, CFN Gerung Diserbu Warga
Banyak mungkin mengira semua itu sudah jadi masa lalu. Tapi ketimpangan penguasaan tanah, kekuasaan berbasis darah, dan kerumitan status sosial di desa-desa di Lombok masih membawa napas dari sistem itu.
Di banyak tempat, orang yang disebut “tokoh masyarakat” masih berasal dari keluarga lama yang dulunya adalah perwangsa.
Petani kecil masih menghadapi kesulitan mengakses sertifikat, dan banyak tanah desa masih dikelola dengan sistem musyawarah yang sarat kuasa elite.
Sejarah tidak selalu tercatat dengan darah. Kadang ia ditulis dengan cangkul yang tak pernah bisa dimiliki, dengan ladang yang ditanami tapi tak diwariskan.
Di Lombok, sejarah penguasaan Bali bukan hanya tentang pasukan dan pura. Tapi juga tentang struktur sosial yang membuat rakyat kecil tak pernah benar-benar merdeka—bahkan setelah matahari penjajahan terbenam.
Dan mungkin, perjuangan untuk keadilan di pulau ini tidak dimulai di medan perang… tetapi di satu petak sawah yang tak pernah bisa dimiliki seorang panjak.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin