LombokPost-Pemda Lombok Timur (Lotim) mencanangkan visi maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Visi ini diharapkan berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045.
”Visi ini akan diwujudkan dengan delapan misi pembangunan. Seperti kesejahteraan melalui transformasi sosial yang berfokus pada optimalisasi pendidikan kesehatan serta perlindungan sosial,” terang PJ Bupati Lotim H M Juaini Taofik saat sidang paripurna, Selasa (2/7).
Dikatakan, visi besar Lotim yang tercantum di RPJPD dapat diwujudkan melalui transformasi ekonomi yang berdaya saing melalui pemerataan infrastruktur ekonomi, kesempatan kerja dan investasi yang baik.
Dan mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah yang bersinergi dan transparan.
Untuk memperkuat capaian, kemajuan dan realisasi dari visi misi RPJPD, akan dituangkan dengan empat tahap pembangunan lima tahunan.
Lima tahun pertama untuk penguatan modal dasar, lima tahun kedua untuk penguatan akselerasi pembangunan.
Kemudian lima tahun ketiga dan keempat untuk ekspansi, transformasi dan pemantapan capaian pembangunan.
Sementara itu, Anggota DPRD Lotim M Waes Al Qarni menyampaikan, fraksi-fraksi meminta seluruh perangkat daerah agar memperhatikan tahapan penyerapan anggaran.
Sehingga persentase capaian bisa lebih baik dan tidak terjadi silpa yang terlalu tinggi.
”Kami harap TAPD juga lebih rasional dalam melakukan prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk perusahaan daerah juga lebih profesional menjalankan usahanya dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” katanya.
Selain itu, DPRD juga meminta OPD penghasil PAD agar lebih profesional dalam menjalankan tugas, agar target bisa tercapai.
Untuk itu dibutuhkan upaya serius dan langkah inovatif dalam meningkatkan PAD ini.
Dalam kesempatan itu juga, DPRD meminta Pemkab Lotim untuk tegas menjaga netralitas ASN pada pilkada mendatang.
ASN diharapkan tidak berpihak dan terpengaruh untuk memihak kepada salah satu calon dan kepentingan siapapun.
”ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintah sehingga ASN harus fokus melayani masyarakat, terlepas dari siapapun bupati yang terpilih,” tandasnya. (par/r11)
Editor : Kimda Farida