LombokPost-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan harga gabah di Lotim tetap stabil dan sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP), meski pun sedan panen raya.
“Harga gabah saat ini Rp 6.500 per kilogram di Bulog. Kami harap petani jangan jual gabah di bawah itu. Karena ada isu harga gabah di musim panen ini anjlok. Bulog siap menampung dan membeli gabah kering petani dengan harga yang telah ditetapkan,” tegas Bupati Lotim H Haerul Warisin saat menghadiri acara panen raya padi serentak di Kelompok Tani Lauk Untas, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Senin (7/4).
Ditegaskan tidak ada alasan Bulog untuk tidak menyerap gabah petani. Terlebih saat ini Indonesia sedang memperjuangkan kedaulatan pangan dan impor beras mulai dihentikan.
Disebutkan Lotim sejak dulu sudah menjadi penyangga pangan nasional. Beras Lotim banyak masuk ke Jawa. Kendati demikian, ia meminta masyarakat khususnya para petani tidak terlalu bangga dengan hal tersebut. Mengingat saat ini penduduk Lotim sudah mencapai 1,4 juta jiwa. Menjadi kabupaten terpadat SE-Bali Nusra. Sehingga kebutuhan pangan akan semakin meningkat. “Karena jumlah penduduk kita sangat banyak, tentu kebutuhan pangan kita tentu akan semakin banyak juga,” imbuhnya.
Panen raya padi serentak ini diharapkan menjadi momentum memastikan ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. Ia melihat produksi gabah di kecamatan Wanasaba cukup bagus. Rata-rata produksi gabah mencapai 7 ton per hektare.
Terkait masalah pupuk yang subsidi yang kerap dikeluhkan petani, dipastikan tidak terjadi lagi. Dirinya meminta petani yang kesulitan mendapatkan pupuk melapor ke desa, camat dan dinas pertanian. Petani juga diharapkan mendata diri ke dinas pertanian agar masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). “Silakan melapor kalau ada petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi. Semua petani di NTB ini wajib mendapatkan pupuk subsidi. Karena tidak ada petani yang kaya. Tidak ada petani yang memiliki sawah lebih dari 2 hektare,” imbuhnya.
Guna meningkatkan hasil pertanian, dirinya meminta kelompok tani di semua desa diaktifkan kembali. Ia juga meminta masing-masing desa memiliki satu Petugas Pendamping Lapangan (PPL) pertanian. Hal ini untuk memudahkan petani berkonsultasi terkait usaha tani yang dijalankan.
Dipastikan semua desa wajib memiliki PPL pertanian. Mengingat hal ini juga merupakan amanat undang-undang. Masalah yang kerap dihadapi petani saat panen raya, salah satunya ialah kekurangan buruh dan minimnya jumlah mesin panen yang menyebabkan tingginya biaya panen. “Kami berharap dinas pertanian dapat mengusulkan penambahan alat dan mesin pertanian (alsintan) ke pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini,” pungkasnya. (par/r6)
Editor : Prihadi Zoldic