LombokPost - DPRD Lombok Timur (Lotim) menyoroti masih timpangnya kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Pemerintah daerah didesak memberi perhatian yang setara agar pemerataan pendidikan bisa terwujud.
“Pendidikan kita saat ini masih belum memadai jika dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB,” terang Ahyar Rosidi dari Fraksi Perindo saat rapat paripurna pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, kemarin.
Ahyar menegaskan, sektor pendidikan di Lotim sebagian besar digerakkan lembaga swasta, dari yayasan, pondok pesantren, maupun sekolah umum. Karena itu, ia berharap Pemkab Lotim bisa bersinergi dengan pengelola pendidikan swasta.
Pemkab Lotim juga diminta agar bantuan operasional pendidikan tidak hanya difokuskan pada sekolah negeri, tetapi juga dialokasikan secara adil kepada sekolah swasta. Terlebih, mayoritas siswa di sekolah swasta berasal dari masyarakat menengah ke bawah.
“Bantuan perlengkapan pendidikan bagi keluarga miskin juga diperluas, terutama melibatkan sekolah-sekolah swasta di wilayah pinggiran dan terpencil,” harapnya.
Tanpa dukungan terhadap pendidikan swasta, ia meyakini visi pembangunan pendidikan yang merata dan berkualitas di Lotim tidak akan tercapai. Karena itu, RPJMD harus memberi porsi lebih besar bagi swasta demi kemajuan pendidikan.
Pemkab Lotim juga didesak membuka ruang dialog bersama lembaga pendidikan swasta, untuk memastikan kebijakan pendidikan tidak diskriminatif dan berpihak pada mutu serta keberlangsungan lembaga swasta.
Penguatan peran dan mutu guru juga menjadi perhatian. Pemkab Lotim diminta memikirkan status dan kesejahteraan guru. Terutama di sekolah swasta, sebagai bagian dari peningkatan kapasitas tenaga pendidik.
Sementara itu, Wakil Bupati Lotim Moh Edwin Hadiwijaya mengatakan, untuk mewujudkan visi misi Lotim, ada delapan program prioritas yang akan dilaksanakan. Di antaranya transformasi kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
DprdBaca Juga: Anggota DPRD Lotim dari PDI Perjuangan Layangkan Surat Nota Keberatan Terkait Pengadaan Paket Sembako Rp 40 Miliar
“Kemudian penguatan ekonomi desa berbasis sektor unggulan dan daya saing, serta mendorong digitalisasi layanan publik yang transparan dan inovatif,” katanya.
Selanjutnya peningkatan demokrasi dan kesadaran hukum untuk ketahanan daerah, pelestarian budaya dan lingkungan berbasis ketahanan sosial, serta penguatan manajemen pembangunan yang adaptif dan partisipatif.
Prioritas lainnya yaitu pemerataan infrastruktur dan sarana hunian yang berkeadilan, serta pengembangan instrumen kebijakan strategis sebagai pijakan menuju Lotim Smart.
“Penyusunan RPJMD melalui proses inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah, DPRD, mitra pembangunan hingga masyarakat,” katanya.
Ia memastikan, dokumen RPJMD bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman operasional untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Lotim. (par/r7)
Editor : Pujo Nugroho