Lombokpost–Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lombok Timur (Lotim) mendorong penganekaragaman pangan di masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap beras.
“Kita ingin mengurangi ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap beras, dengan mengangkat kembali potensi pangan lokal,” terang Kepala DKP Lotim Achsan Nasirul Huda, Jumat (3/10).
Untuk menyukseskan program tersebut, pihaknya melakukan sosialisasi dan pengenalan pangan nonberas melalui kelompok binaan di sejumlah sekolah dan desa.
Namun, ia mengakui tantangan terbesar adalah pola pikir masyarakat yang masih menganggap belum merasa makan jika tidak mengonsumsi nasi.
Ia menilai, perubahan pola pikir itu memang tidak mudah. Meski begitu, ia optimistis jika sosialisasi disertai pengenalan olahan pangan lokal yang menarik, masyarakat perlahan akan terbiasa.
Program ini bukan untuk menghapus konsumsi beras, melainkan mendorong masyarakat makan secara bijak sesuai kebutuhan, sekaligus menggalakkan pangan lokal yang lebih sehat dan bergizi.
“Meski produksi beras kita meningkat dan masih menjadi lumbung pangan nasional, namun konsumsi beras per kapita masyarakat terus melonjak tajam. Ini kan cukup mengkhawatirkan juga,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi beras per kapita pada 2023 sebesar 122 kilogram per tahun, naik menjadi 131 kilogram pada 2024. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang hanya 92–93 kilogram per kapita per tahun.
“Sementara dari sisi konsumsi pangan lokal nonberas, seperti umbi-umbian, justru mengalami penurunan. Pada 2023 konsumsi umbi-umbian mencapai sekitar 26 kilogram per kapita, sekarang menjadi 18 kilogram per kapita,” katanya.
Melalui sosialisasi dan penguatan kelompok pangan lokal, ia berharap masyarakat kembali melirik dan membudidayakan potensi pangan selain beras, seperti jagung, singkong, ubi, dan jenis umbi lainnya yang tidak kalah bergizi.
Sebelumnya, Bupati Lotim Haerul Warisin meminta Dinas Pertanian menggalakkan gerakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk membantu masyarakat sekaligus menstabilkan harga bahan pokok.
“Silakan lakukan. Kalau tidak ada biaya segera laporkan, kita akan berikan biaya. Mungkin biaya plastik, biaya tanah dan sebagainya. Kita akan bantu,” jelasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam