LombokPost - Bupati Lombok Timur (Lotim) Haerul Warisin meminta semua kepala OPD untuk jemput program ke Kementerian langsung.
Hal ini untuk menyikapi pengurangan dana transfer pusat tahun anggaran 2026 ke daerah yang mencapai sebesar Rp 327 miliar.
"Bagaimana kita bisa bekerja kalau anggaran tidak ada. Untuk itu saya akan bertemu secara bertahap dengan menteri-menteri atau wakil menteri beberapa hari ke depan," terang Bupati Lotim Haerul Warisin, Kamis (8/10).
Kata dia, beberapa hari ke depan ia akan bertemu dengan sejumlah menteri, diantaranya ialah Kementerian pertanian untuk meminta bantuan dan program.
Seperti bantuan sarana prasarana pertanian, Alat dan mesin pertanian (Alsintan), bantuan benih pertanian dan lainnya, untuk memajukan sektor pertanian di Lotim. Pun dengan kementerian lainnya.
Menurutnya, jika langkah seperti ini tidak dilakukan, maka tidak akan bisa membangun apa-apa di daerah. Bahkan ia mengaku selama delapan bulan menjabat, belum ada pembangunan yang terjadi di Lotim. Sejauh ini masih sebatas janji yang diberikan kepada masyarakat.
"Lima tahun itu sangat singkat, kalu tidak seperti ini apa yang bisa kita bangun. Ini saja sudah delapan bulan, belum ada apa-apa yang kita kerjakan. Masih ngomong-ngomong saja, masih janji-janji saja kita," jelasnya.
Dirinya berharap setelah itu, para kepala OPD dapat menyusul bertemu dengan kementerian masing-masing, untuk menjemput berbagai program di pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hasni menyampaikan pemotongan transfer ke daerah (TKD) berlaku untuk semua Provinsi dan kabupaten/kota. Dan Lotim mendapatkan pemotongan sebesar Rp 327 miliar.
"Rp 327 miliar itu, ada di dana DAU, DBHCHT, Dana Desa (DD) dan DAK fisik. Seperti di DAK fisik yang sebelumnya kita dapat Rp 129 miliar, kini disesuaikan menjadi Rp 119 miliar," katanya.
Kendati ada pemotongan, namun banyak program pemerintah pusat yang turun ke daerah. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai membuat perputaran uang di daerah akan semakin besar, karena sasaran program ini cukup besar, sehingga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.
Meski dari sisi infrastruktur di daerah akan berkurang dengan adanya penyesuaian tersebut, sebab dana DAK fisik mengalami pengurangan. Namun dari sisi ekonomi akan mengalami peningkatan .
"Kita berharap dana yang dikelola pemerintah pusat untuk infrastruktur, baik infrastruktur jalan, irigasi kemudian pembangunan sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, yang kita dapatkan lebih besar dibandingkan dana DAK yang terpotong," imbuhnya.
Selain itu, program pemerintah pusat yang akan didapatkan Lotim ialah program sekolah Garuda dan sekolah Rakyat. Program ini akan menambah pembangunan di Lotim. Sehingga jika dilihat dari sisi dana yang bergulir, akan meningkat meskipun ada transfer berkurang.
Sementara dari sisi bantuan, pemerintah Pusat juga terus mengucurkan bantuan kepada masyarakat miskin. Seperti bantuan PKH, pemberian beras untuk masyarakat kurang mampu dan bantuan-bantuan lainnya.
"Jadi banyak program pemerintah pusat yang akan di gelontorkan ke daerah, meskipun dari sisi TKD berkurang," jelasnya.
Selain itu, untuk menyiasati pengurangan transfer ini, ia meminta masing-masing OPD untuk mencermati kementerian masing-masing. Misalnya dari sisi pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan pembangunan sekolah.
Kadis PUPR harus turun menjemput dana yang akan diturunkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur oleh Kementerian. Terlebih saat ini perbaikan sekolah rusak akan ditangani oleh pemerintah pusat.
"Begitu juga disektor perkebunan, perikanan dan dinas yang lain. Kita harus aktif untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan menyiapkan data yang valid, mengenai kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Bahkan kata dia, tahun 2025 ini Pemkab Lotim juga akan mendapatkan pembangunan dua pasar tradisional di Lotim, yakni pasar Suela dan Pasar Montong Beter. Di mana saat ini dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED), termasuk kegiatan di bidang pertanian.
"Pemotongan ini tentu negara juga sudah mempertimbangkannya, karena adanya program-program prioritas pemerintah pusat yang lain. Mudah-mudahan keuangan negara akan jauh lebih meningkat sehingga pembangunan di daerah tidak stagnan, " tutupnya. (par/r6)
Editor : Prihadi Zoldic