Lombokpost-Nelayan di Lombok Timur (Lotim) kembali menghadapi kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Pengurangan kuota dan rumitnya persyaratan pembelian membuat banyak nelayan kecil terpaksa membeli BBM non subsidi agar tetap bisa melaut.
"Selain kuotanya sedikit, untuk mendapatkannya juga susah, Pertalite maupun Solar," terang Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN) Lotim Amin Abdullah, Jumat (10/10).
Persyaratan untuk memperoleh BBM bersubsidi dinilai terlalu sulit. Nelayan harus memiliki barcode dan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
"Padahal di Lotim ini sebagian besar nelayan kecil, nelayan tradisional yang tidak pernah kepikiran untuk membuat barcode," katanya.
Ia menjelaskan, pembuatan barcode juga memerlukan banyak syarat seperti kartu Kusuka, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, KTP, E-Pas Kecil, surat keterangan dari pembuat kapal, dan sejumlah persyaratan lain.
Menurutnya, syarat-syarat itu sulit dipenuhi nelayan kecil. Sebelumnya, nelayan cukup menunjukkan KTP atau surat rekomendasi dari kepala desa untuk membeli BBM, namun aturan itu kini tidak berlaku.
"Kalau sekarang harus ada E-Pas Kecil. Pas kecil ini surat kapal. Ini yang sulit pembuatannya. Karena E-Pas ini dikeluarkan Syahbandar bukan DKP. Jadi ada dua yang melayani pembelian BBM ini. Ada Syahbandar dan Perhubungan," jelasnya.
Akibat aturan tersebut, banyak nelayan terpaksa membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamax atau membeli eceran dengan harga tinggi agar tetap bisa melaut.
Ia menyayangkan aturan yang dinilai menyulitkan nelayan kecil dan meminta pemerintah mengkaji ulang. Jika aturan ini dipaksakan, nelayan terancam kehilangan mata pencaharian.
"Jumlah nelayan di Lotim ini berdasarkan data yang dikeluarkan BPS sebanyak 16 ribu lebih. Ini jumlah nelayan kecil atau nelayan tradisional yang memiliki ukuran kapal 5—6 GT. Belum termasuk nelayan besar yang memiliki kapal sebesar 30 GT," katanya.
Sebagian besar nelayan kecil belum memiliki barcode, sehingga tidak bisa membeli BBM subsidi dan harus membeli Pertamax. Padahal hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya operasional.
Sementara Kepala DKP Lotim Zainuddin menyampaikan, jumlah nelayan di Lotim tercatat sebanyak 12.712 orang, dengan kebutuhan BBM khusus Solar sekitar 250 kiloliter (KL) per bulan dan Pertalite 128 KL. Saat ini nelayan mengeluhkan ketersediaan BBM.
"Kenapa terjadi kelangkaan ini karena adanya pengurangan kuota untuk SPBUN. Dari 250 KL per bulan dikurangi menjadi 128 KL," ujarnya.
Terkait kekurangan stok itu, PT Energi Selaparang selaku pemilik usaha SPBUN telah bersurat ke Kementerian Kelautan dan PT Migas agar kuota 250 KL dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan SPBUN yang dikelola BUMD maupun pihak swasta. Dengan stok yang ada, SPBUN hanya bisa melayani nelayan selama dua minggu, setelah itu kosong.
Zainuddin meminta nelayan segera melengkapi persyaratan E-Pas Kecil. Jika kesulitan mendapatkan kartu Kusuka atau NIB, nelayan diharapkan datang ke DKP agar dibantu pembuatan surat rekomendasi pembelian BBM.
"Kita sudah siapkan operator khusus untuk membantu nelayan melengkapi persyaratan mereka untuk pembelian BBM," tutupnya. (par/r7)
Editor : Jelo Sangaji