LombokPost- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur (Lotim) bekerja sama dengan lembaga pembangunan asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggelar Kickoff Meeting Multi Stakeholder, dalam rangka penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis komunitas.
“Terima kasih dan kami sampaikan apresiasi terhadap program ini. Perlindungan terhadap pekerja migran merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Kepala Dinas Sosial Lotim Suroto, Selasa (11/11).
Suroto menyebutkan, Lotim memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang cukup besar, namun lapangan kerja masih sangat terbatas. Sehingga bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Untuk itu, ia siap bekerja sama dengan berbagai pihak, tak terkecuali Lakpesdam PBNU dalam membentuk Desa Migran Emas sebagai desa percontohan. Melalui desa migran emas ini dapat menyiapkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri menjadi CPMI yang lebih baik, mulai dari tahap awal hingga kembali ke tanah air.
“ Semua CPMI harus ter data dan mendapatkan perlindungan, termasuk jaminan ketenagakerjaan dan BPJS,”imbuhnya.
Ia menyebut, sekitar 15 ribu pekerja migran asal Lotim berangkat setiap tahun melalui Disnakertrans Lotim. Belum termasuk yang berangkat melalui jalur lain atau ilegal.
Pihaknya berkomitmen untuk menertibkan pendataan dan memastikan seluruh CPMI Lotim terdaftar secara resmi melalui pemerintah desa.
“Ke depan, kami ingin setiap desa memiliki data lengkap siapa yang bekerja di luar negeri. Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan perlindungan dari segala aspeknya dan memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap tenang,” pungkasnya.
Sementara itu, pengurus Lakpesdam PBNU Muhammad Nurkhoiron menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari minimnya akses informasi, lemahnya sistem pengaduan, hingga kurangnya sinergi antar pihak terkait.
“Perlindungan pekerja migran tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, tapi memerlukan kerja kolaboratif lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan komunitas pekerja itu sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, kickoff ini menjadi langkah awal untuk menyatukan visi dan membangun koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan, agar kebijakan dan program perlindungan pekerja migran dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pihaknya ingin memastikan perlindungan pekerja migran tidak berhenti pada tataran regulasi, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya di tingkat komunitas. Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi koordinasi awal memperkuat kolaborasi lintas sektor serta merumuskan arah strategis bersama dalam penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.
“Kita berharap kegiatan ini dapat mensosialisasikan strategi dan rencana program perlindungan pekerja migran, kemudian terbentuknya nota kesepahaman antar-stakeholder dan Penyusunan peta kolaborasi dan rencana tindak lanjut bersama, ”katanya.
Kickoff Meeting ini juga akan menjadi pintu menuju pelatihan lanjutan untuk memperkuat kapasitas peserta dalam merancang program berbasis komunitas bagi pekerja migran di tingkat lokal. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan terbentuk model perlindungan pekerja migran yang lebih adil, aman, dan bermartabat, sekaligus menjadi percontohan nasional.
Editor : Rury Anjas Andita