Lombokpost - BKKBN Provinsi NTB menyebutkan masih banyak ibu hamil, ibu menyusui, balita (B3), dan anak stunting di Lombok Timur yang belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terutama di daerah pelosok.
Sekretaris BKKBN NTB Johan Efendi mendesak agar dapur MBG segera beroperasi di daerah-daerah tersebut untuk memastikan semua sasaran dapat terlayani.
“Di Jerowaru, khususnya di Desa Pemongkong dan Sekaroh, kami kemarin mengunjungi sekitar 43 anak yang belum mendapatkan program MBG,” ujar Johan, usai rapat koordinasi bersama DP3AKB Lotim dan UPT DP3AKB se-Lotim, Rabu (12/11).
Menurutnya, puluhan anak stunting yang belum mendapatkan MBG di Jerowaru disebabkan belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut. Ia mendesak agar dalam waktu dekat sudah ada dapur MBG yang beroperasi, sehingga B3 dan anak stunting dapat terlayani.
Selain di Jerowaru, Johan mengakui masih banyak sasaran lain yang belum tersentuh MBG, terutama di daerah pinggiran seperti Sambelia, Sembalun, dan lainnya. Ia berharap SPPG dari daerah lain dapat mengakomodasi sasaran yang belum terlayani, apabila sasaran di wilayah mereka sudah terpenuhi.
“Jika sasaran di daerah kerja dapur sudah tercapai, dapur itu bisa diperluas ke desa-desa sekitarnya, khususnya untuk sasaran B3 dan stunting,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi batasan kuota untuk dapur MBG dalam melayani B3, yang sebelumnya hanya menyasar 10 persen. Semua B3 dan anak stunting kini wajib mendapatkan MBG, sesuai dengan kesepakatan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jika ada SPP G yang menolak melayani B 3 dan anak stunting, kami akan melaporkannya ke BGN. Kami juga telah berkoordinasi dengan seluruh kepala SPPG di kabupaten/kota seNTB untuk memastikan semua B3 dan anak stunting terlayani,” tegasnya.
Lebih lanjut, Johan mengatakan bahwa data sasaran B3 dan anak stunting sudah diserahkan kepada koordinator SPPG, dan BKKBN diminta untuk mengawal pelaksanaan MBG, terutama yang menyasar B3.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim Muhammad Hasbi Santoso,mengakui pelaksanaan MBG, khususnya untuk B3 dan anak stunting, masih belum optimal. Namun, pihaknya berkomitmen untuk memastikan seluruh sasaran dapat terlayani pada tahun 2026 mendatang.
“Memang belum maksimal, khususnya untuk B3 dan anak stunting. Insya Allah, kami akan upayakan pada 2026 semua sasaran sudah terlayani MBG,” singkatnya. (*)
Editor : Marthadi