Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Pemkab Lotim Gelontorkan Rp 60 Miliar untuk Bayar Iuran BPJS Kesehatan Warga Miskin

Supardi/Bapak Qila • Selasa, 16 Desember 2025 | 08:57 WIB
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin bersama Kepala BPJS Kesehatan Lotim Elly Widiani menandatangani nota kesepahaman rencana kerja dan skema sharing iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin bersama Kepala BPJS Kesehatan Lotim Elly Widiani menandatangani nota kesepahaman rencana kerja dan skema sharing iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Lombokpost-Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin desil 1-5, guna mempertahankan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026. Anggaran tersebut saat ini diproyeksikan mencukupi kebutuhan pembayaran iuran selama enam bulan.

"Nanti sambil berproses Pemda akan menyiapkan anggaran untuk kebutuhan setahun kemudian," terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong Elly Widiani, seusai penandatanganan rencana kerja dan skema sharing iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Senin (15/12).

Ia mengatakan, Pemkab Lotim saat ini berupaya menginisiasi agar kepesertaan masyarakat desil 1-5 yang selama ini dibayarkan melalui APBD, dapat diusulkan pembayarannya ke pemerintah pusat melalui APBD. Adapun, sisa kebutuhan yang tidak ditanggung pemerintah pusat akan dianggarkan melalui APBD perubahan.

"Jadi kebutuhan tahun ini akan lebih riil, setelah proses pengajuan dan terakomodir di APBN. Anggaran Rp 60 miliar saat ini hanya cukup membiayai sekitar 224 ribu peserta BPJS dari desil 1-5," katanya.

Ia menambahkan, hingga akhir 2025 total kepesertaan JKN di Lotim telah mencapai 98,8 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,86 persen. Menurutnya, mempertahankan tingkat keaktifan di atas 80 persen menjadi tantangan terberat bagi Pemkab Lotim.

“Tantangan lainnya, memastikan kecukupan anggaran dan menyediakan layanan yang semakin baik,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lotim Haerul Warisin menyampaikan, saat ini terdapat sekitar 95 ribu lebih data masyarakat miskin desil 1 sampai 5 yang dinonaktifkan pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan nanti yang 95 ribu semuanya bisa kembali ditanggulangi pemerintah pusat. Jika tidak, maka anggaran yang kita siapkan bisa lebih dari Rp 100 miliar,” kata Bupati.

Ia menjelaskan, anggaran Rp 60 miliar tersebut murni dialokasikan Pemkab Lotim. Selain itu, Baznas Lotim juga telah menyiapkan pembiayaan untuk 1.000 peserta JKN dari kalangan kurang mampu.

Ia berharap Dinas Sosial dapat memastikan akurasi data sasaran agar bantuan pembiayaan benar-benar tepat sasaran.

Editor : Siti Aeny Maryam
#BPJS #Desil #Lotim #BPJS Kesehatan #miskin