Lombokpost-DPRD Lombok Timur (Lotim) memanggil Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kepala SPPG se-Lotim. Pemanggilan ini menindaklanjuti banyaknya keluhan penerima manfaat terhadap kualitas menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lotim belakangan ini.
"Pertemuan ini memang insiatif kami di dewan," terang Ketua DPRD Lotim Muhammad Yusri saat evaluasi satu tahun Program MBG di Lotim, Senin (19/1).
Melalui pertemuan dan evaluasi ini, diharapkan pelayanan MBG di Lotim semakin membaik sehingga makanan yang disajikan lebih berkualitas dan sehat. Yusri menekankan agar pihak SPPG memperkuat koordinasi secara internal maupun eksternal.
Dewan juga menyoroti lemahnya pengawasan Satgas MBG Kabupaten terhadap SPPG di Lotim. Hal ini memicu munculnya berbagai kasus, seperti pembagian susu basi dan kedaluwarsa kepada siswa.
"Itu yang kita tekankan juga tadi supaya satgas MBG ini memberi pengawasan yang lebih ketat kepada SPPG," imbuhnya.
Mengenai sanksi bagi SPPG bermasalah, Yusri menyebutkan adanya peluang pemberhentian kontrak atau kerja sama. Namun, hal tersebut harus disesuaikan dengan klasifikasi pelanggaran melalui tahapan yang ada.
Sementara itu, Korwil SPPG Lotim Agamawan Salam menjelaskan dua kasus yang terjadi di Lotim, terutama temuan susu kedelai basi di Sandubaya. Berdasarkan investigasi lapangan, ia mengklaim SPPG sudah menerapkan SOP saat pendistribusian MBG.
"Dari sisi SOP pendistribusian sudah dilakukan, tapi siswa tidak meminum susu itu langsung, namun mereka bawa pulang. Berdasarkan SOP yang ada, minuman dan makan basah tidak boleh dibawa pulang, harus dimakan di sekolah. Sehingga itu yang membuatnya berisiko basi," katanya.
Terkait distribusi susu kedaluwarsa oleh SPPG Paok Pampang di sejumlah sekolah di Kecamatan Sukamulia, Agamawan mengakui adanya kelengahan pihak SPPG. Kasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan penggantian produk.
Terpisah, Satgas MBG Lotim M. Juaini Taofik menyampaikan, jumlah SPPG di Lotim merupakan yang terbanyak di NTB dengan total 213 unit yang telah beroperasi. Ia menilai munculnya riak permasalahan merupakan hal yang wajar mengingat besarnya skala program.
"Hampir setengah SPPG di NTB itu ada di Lotim. Sehingga tentu wajar terjadi ada kesalahan karena banyaknya SPPG di Lotim," ungkapnya.
Juaini menyebut program MBG berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Saat ini, SPPG mulai menyerap hasil UMKM Lotim untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Meski demikian, kerja sama ini masih terkendala persoalan selera dan standar yang harus dipenuhi.
Pada bulan puasa mendatang, dapur MBG membutuhkan kue kering untuk dibagikan kepada penerima. Hal ini dipandang sebagai peluang besar bagi UMKM lokal.
"Hal utama dalam menu MBG adalah gizi. Sehingga kita dorong bagaimana UMKM kita membuat kue yang bergizi sehingga program ini betul-betul berdampak, tidak hanya kepada penerima manfaat tapi juga dari UMKM Lotim," jelasnya.
Juaini mengungkapkan, dari 213 SPPG yang beroperasi, baru 156 unit yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan. Ia mendorong agar seluruh dapur SPPG segera memiliki sertifikat tersebut.
"Kita dorong semua SPPG harus punya sertifikat dulu baru bisa beroperasi," tutupnya.
Editor : Pujo Nugroho