Lombokpost-Sebanyak 4.876 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paro waktu di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur diusulkan menjadi PPPK penuh waktu. Usulan ini diajukan untuk memberikan kepastian status bagi para tenaga pendidik tersebut.
“Kami sudah bersurat ke Pemkab Lotim yang ditembuskan ke Kemendikdasmen,” terang Kepala Dinas Dikbud Lotim M Nurul Wathoni, Selasa (9/3).
Ia menegaskan, dalam surat tersebut pihaknya meminta agar seluruh tenaga pendidik dan kependidikan PPPK paro waktu di Lingkup Dikbud Lotim statusnya dinaikkan menjadi PPPK penuh waktu tanpa mengikuti tes atau tahapan lainnya.
Pengajuan perubahan status dari paro waktu ke penuh waktu ini disebut menjadi yang pertama. Hal ini dilakukan karena keberadaan tenaga PPPK penuh waktu di Lingkup Dikbud Lotim sangat dibutuhkan.
“Kita sangat membutuhkannya, baik di satuan pendidikan sebagai guru, TU, operator sekolah, maupun di Kantor UPTD. Bahkan di Dikbud sendiri. Kita masih kekurangan SDM,” jelasnya.
Selain itu, seluruh tenaga PPPK paro waktu di lingkup Dikbud Lotim rata-rata memiliki masa kerja atau pengabdian yang panjang. Bahkan tidak sedikit guru tersebut telah mengabdi lebih dari 10 tahun sehingga sudah banyak berkontribusi dalam ikut mencerdaskan anak bangsa.
Alasan lainnya, hampir 90 persen PPPK paro waktu di lingkup Dikbud Lotim telah sertifikasi. Sehingga ia menilai para PPPK paro waktu merupakan tenaga pendidik profesional dan sangat layak diberikan status sebagai PPPK penuh waktu.
“Mereka (PPPK paruh waktu), membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Mereka juga butuh peningkatan karier, sehingga perubahan status menjadi PPPK penuh waktu perlu dilakukan,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Lotim Haerul Warisin menyebut setiap tahun pegawai di Lotim yang pensiun mencapai ratusan orang. Sehingga Lotim masih sangat kekurangan pegawai.
Untuk itu ia akan berupaya mengusulkan PPPK paro waktu yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) disusulkan supaya bisa menjadi PPPK penuh waktu atau 100 persen.
“Kita akan usulkan supaya bisa menjadi PPPK 100 persen. Tapi masih usulan yang penting kita sudah berikhtiar. Karena kita masih sangat kekurangan pegawai,“ katanya.
Editor : Marthadi