Lombokpost-Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lombok Timur (Lotim) mencatat 21 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) masih tersebar di 21 kecamatan. Dari jumlah itu, 1.900 unit masuk data bermasalah dan kini diverifikasi bersama Dinsos dan Dukcapil.
“Ada ditemukan berbagai persoalan,” terang Kepala Dinas Perkim Lotim Mudahan, Kamis (11/6).
Kata dia, saat ini sedang dilakukan verifikasi lapangan terhadap data yang bermasalah. Salah satu persoalan yang ditemukan yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik rumah masih bergantung pada kartu keluarga (KK) orang tuanya, padahal sudah menikah.
Baca Juga: Disperkim Mataram Realisasikan Program RTLH 2026, Fokus Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Miskin
Kemudian dari sisi desil, banyak juga data yang tidak sesuai. Ada yang berada di atas desil 4. Padahal, pemberian bantuan RTLH sangat bergantung pada administrasi kependudukan dan desil. Karena itu, ia meminta operator desa melakukan perbaikan data dan mengusulkannya ke Dinas Sosial.
“Yang bisa mengubah data itu ada di desa, operator desa. Operator ini yang bisa mengusulkan ke Dinas Sosial, kemudian nanti Dinas Sosial akan melanjutkan ke pusat,” jelasnya.
Proses perbaikan data di tingkat pusat membutuhkan waktu cukup lama, antara 3-6 bulan. Proses itu diperlukan agar data benar-benar tuntas dan tidak bermasalah, sehingga pemberian bantuan tepat sasaran.
Baca Juga: Pemda KLU Anggarkan Rp 3,5 Miliar untuk RTLH
Mudahan menyebut tahun ini Lotim mendapat 1.412 unit Bantuan Stimulan Perumahan (BSP) dari Kementerian PUPR untuk penanganan RTLH. Bantuan itu disalurkan secara bertahap.
“Total BSP yang didapatkan NTB ada 6.418 unit. Kita dapat 1.412 unit,” ungkapnya.
Selain BSP, Pemkab Lotim tahun ini juga mengalokasikan anggaran dari APBD untuk perbaikan 106 unit rumah. Dari 21 ribu RTLH, yang sudah terealisasi baru 1.500 unit lebih dari BSP maupun APBD tahun ini.
Baca Juga: Bupati Lombok Timur Serahkan 73 Bantuan RTLH dari Baznas
“Jumlah RTLH di Lotim masih cukup banyak. Untuk menuntaskan RTLH di Lotim jika rutin setiap tahun minimal 2 ribu unit, maka masalah RTLH ini bisa segera tuntas,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Lotim Haerul Warisin menyampaikan, masalah RTLH di Lotim masih sangat besar. Ada sekitar 21 ribu unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 21 kecamatan. Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Lotim terus melakukan lobi ke pemerintah pusat. Langkah ini menjadi salah satu upaya mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Untuk menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem, terutama masalah RTLH, kita tidak bisa berdiam diri dengan hanya menunggu, namun harus jemput bola ke pusat,” jelasnya.
Editor : Akbar Sirinawa