LombokPost- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menerima kunjungan kerja dari Tim Monitoring Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting. Tim ini beranggotakan perwakilanBank Dunia, Kemendagri, Kemkes, dan Poltekes Mataram. Kunjungan ini bagian dai Monitoring dan Evaluasi (Monev) program pendampingan percepatan penurunan dan pencegahan stunting.
Wakil Bupati Lotim Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan Lotim menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih dalam program ini. Momentum ini dimanfaatkan secara optimal untuk memperdalam strategi dan merumuskan langkah dalam mengakselerasi penurunan angka stunting.
"Agenda monitoring dan evaluasi hari ini merupakan momentum yang penting bagi Pemerintah Lotim, " Terang Wakil Bupati sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Moh. Edwin Hadiwijaya, Rabu (24/6).
Edwin mengakui adanya berbagai tatangan untuk melakukan intervensi akibat data yang belum terintegrasi. Tim berhasil menginventarisasi beberapa aspek strategis, antara lain tata kelola pembiayaan, konvergensi program di tingkat desa, hingga pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM).
Berdasarkan analisis pola sebaran dari tahun 2024, 2025, hingga 2026, ditemukan karakteristik kasus yang serupa. Data membaca bahwa setelah anak berusia 6 bulan, grafik kecenderungan stunting terpantau mengalami peningkatan, namun kemudian berangsur turun setelah melewati usia 2,5 tahun.
"Untuk mengintervensi realitas tersebut, Pemkab Lotim telah meluncurkan berbagai langkah inovatif, salah satunya gerakan Jubir Genting atau Jumat Berkah Stunting yang rutin dilaksanakan di kantor-kantor desa setiap hari Jumat," ujarnya.
Baca Juga: Atasi Dampak Tambang Hingga Stunting, Pemprov NTB dan AS Jajaki Kerja Sama Kualitas Air Lewat AWEP
Ia menambahkan sejak awal diluncurkan, program ini secara aktif melibatkan para penyuluh agama untuk menyelipkan pesan edukasi mengenai stunting dan bahaya perkawinan usia anak di dalam khotbah mereka.
Tidak hanya itu, intervensi di sektor hulu juga diperluas dengan merangkul para pembuat konten (content creator), pegiat seni rupa, serta komunitas musik untuk mengampanyekan gerakan Stop Perkawinan Anak dan Cegah Stunting secara lebih masif.
"Kami harap para operator ke depannya dapat diberikan Surat Keputusan (SK) Bupati agar memiliki dasar hukum yang kuat dan keterikatan formal dalam menjalankan tugasnya, " Jelasnya.
Sementara itu Perwakilan Kemendagri Iin Afriana menyampaikan bahwa strategi pencegahan dan percepatan penurunan stunting saat ini telah menjadi isu strategis nasional. Tantangannya adalah menginternalisasikan prioritas tersebut ke dalam kebijakan konkret di pemerintah daerah, serta memastikan program ini benar-benar menyentuh level akar rumput.
"Melalui pemetaan masalah yang menyeluruh, orientasi penanganan kini diubah menjadi lebih spesifik, " Katanya.
Jika pada tahap perencanaan awal seluruh wilayah tampak menjadi lokus umum, maka pada tahap eksekusi, intervensi akan dipersempit secara presisi.
Baca Juga: Jurus Ampuh BKOW NTB Tekan Stunting Lewat Program NTB KUAT
Sistem data yang terintegrasi saat ini dirancang untuk mengunci desa atau kelurahan spesifik yang menjadi titik lokus utama, sehingga intervensi di lapangan menjadi lebih fokus, efisien, dan tepat sasaran.
Secara teknis, program pendampingan ini berfokus pada pemanfaatan aplikasi digital yang mengintegrasikan berbagai sumber data. (par)
Editor : Kimda Farida